Indeks Kejanggalan Twk Kpk

Meski sudah resmi menyandang sebagai eks KPK, mereka masih tetap berjuang mencari keadilan. Masih terlalu dini untuk menyerah.

Zaenur menilai dalil KPK pakai putusan MA dan MK tak tepat. Sebab, MA dan MK menguji formalitas & norma TWK, bukan proses TWK yang bermasalah.

Hakim MK menyatakan perkara TWK KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan UUD 1945 sehingga tetap konstitusional.

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi mengambil alih penyelenggaraan TWK karena ditemukan 11 dugaan pelanggaran HAM.

Wadah Pegawai KPK menilai jika memang pimpinan KPK serius hendak memperjuangkan nasib pegawainya, semestinya rekomendasi Ombudsman dijalankan.

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Rencana Komnas HAM mengumumkan investigasi TWK KPK harus ditunda karena adanya temuan fakta-fakta baru.

Penyidik senior Novel Baswedan menilai temuan Ombudsman RI soal malaadministrasi dalam proses TWK KPK seharusnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.

Babak baru pasca temuan malaadministrasi Ombudsman RI soal TWK KPK, Presiden Jokowi berpotensi menjadi hakim terakhir terkait polemik ini.

Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, & informasi terkait TWK KPK dirampungkan pada akhir Juli 2021.

KPK telah menerima dan mempelajari salinan laporan Ombudsman, termasuk saran dan masukan yang disampaikan terkait malaadministrasi TWK.

Pegawai KPK yang tak lolos TWK munculkan opsi bawa persoalan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPK ke PTUN.

Tim Advokasi Save KPK menyebut ada skenario pelanggaran hukum dalam proses TWK & akan melaporkan Firli Bahuri dkk ke polisi dengan temuan ORI sebagai bukti.

Firli Bahuri diduga melumpuhkan pendapat sejawatnya melalui tindakan memata-matai hingga menyandera melalui berbagai kasus.

Dokumen tersebut antara lain dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK Pegawai KPK RI dan dokumen panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara.

Ketua KPK Firli Bahuri diduga melakukan berbagai pelanggaran etik dan pidana yang terus menumpuk dan tak kunjung diusut secara serius.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah pernyataan Komnas HAM bahwa ia tak bisa menjawab terkait penggagas TWK KPK.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin menyayangkan sikap BKN yang tidak transparan.

Pernyataan Kepala BKN soal proses TWK pegawai KPK sebagai rahasia negara dinilai janggal dan mengindikasikan sesuatu yang disembunyikan.