Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.
Program kartu pra-kerja milik Jokowi-Ma'ruf dinilai berpotensi memperparah masalah pengangguran jika diterapkan secara serampangan dan tanpa kriteria sasaran yang tepat.
Kartu Pra Kerja ditujukan agar calon pekerja dapat fokus mencari kerja dan tak perlu pusing memenuhi kebutuhan hidup sebelum memperoleh pekerjaan baru.P emegang Kartu Pra Kerja akan diberikan batas waktu sampai 1 tahun.
Dana kartu prakerja, menurut Indef, sebaiknya dialihkan untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga sektor produksi meningkat, bukan justru meningkatkan konsumsi.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai jika program Kartu Pra-Kerja yang diwacanakan oleh Joko Widodo perlu diawasi pelaksanaannya terkait sudah tepat atau belum sasaran penerima kartu tersebut.
Isu tentang tiga kartu baru yang dijanjikan Jokowi bisa menjadi andalan Ma'ruf Amin dalam debat cawapres. Namun, Ma'ruf harus memberikan penjelasan gamblang tentang teknis tiga program itu.
Jokowi selalu jualan "kartu sakti", baik pada Pilgub DKI 2012, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019. Oposisi menganggap program ini bermuatan politis, tak semata melayani masyarakat.