Indeks Karantina Wilayah

Presiden Jokowi mengatakan lockdown mengakibatkan masyarakat tidak boleh keluar rumah, transportasi dan kegiatan perkantoran terhenti. Hal tersebut tidak baik bagi Indonesia.

Setelah sebulan lebih Indonesia diserang pandemi COVID-19, Presiden Jokowi tak mengizinkan kepala daerah melakukan lockdown. Rakyat berinisiatif lockdown lokal di wilayah masing-masing.

Terhitung mulai 16 Maret hingga 29 Maret 2020 terdapat pergerakan sebanyak 25.450 orang masuk ke wilayah Jatim.

Lockdown total di India menyebabkan eksodus ribuan pekerja imigran, ancaman kelaparan massal, kekerasan, dan kematian.

Gubernur Kalbar tak masalah bila bupati/walikota di wilayahnya tutup wilayah asalkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tanpa status karantina wilayah, pemerintah tidak wajib menyediakan kebutuhan masyarakat selama pandemi.

Pemkot Batam memastikan kecukupan bahan pangan di zona karantina.

"Kalau jubir presiden [Fadjroel Rachman] sudah bilang begitu, bukannya itu keputusan Istana?"

Pemerintah mengklaim mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penerapan kebijakan mengatasi pandemi virus corona (Covid-19).  

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersurat kepada Jokowi agar diberlakukan karantina wilayah di DKI Jakarta untuk cegah Corona.

Pemerintah Kota Surabaya bersiap melakukan karantina wilayah di Surabaya karena meningkatnya penderita positif COVID-19.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Jokowi mengacu UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk tangani Corona.

Pemerintah daerah dianggap lebih peka karena menetapkan lockdown. Mereka dinilai tidak terlalu memperhitungkan kalkulasi untung rugi dan lebih memprioritaskan keselamatan warga.

Upaya tegas ini untuk menghindari virus corona COVID-19 di wilayah Kabupaten Cianjur yang hingga saat ini masih dalam kategori zona hijau pandemi corona COVID-19..

Penutupan layanan ini sesuai dengan surat edaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 1588/-I.819.611 terkait Penghentian Layanan Bus AKAP, Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjamin kebutuhan hidup warga jika terjadi karantina wilayah atau lockdown.

Jokowi segera tetapkan pembatasan sosial skala besar dan meminta aturannya segera dirampungkan, termasuk pemberlakuan darurat sipil jika keadaan memburuk.

"Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini “too little and too late," kata Fadli Zon.

Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan jalan, namun melakukan simulasi pembatasan akses jalan melalui mapping untuk antisipasi penularan COVID-19 (corona).

Lockdown dan karantina wilayah karena coronavirus COVID-19 adalah dua hal yang berbeda, menurut Mahfud MD.