Indeks Kalimantan Barat

Kerugian negara dalam kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat setara dengan nilai proyek, sebab, pembangunan mangkrak dari awal.

KPK ternyata sudah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, di Polda Kalbar, Sabtu pekan lalu.

Asep menilai, hasil penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Ria tersebut akan menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ria.

Barang buktiyang telah disita akan dianalisis lebih dulu oleh penyidik guna membantu mengungkap kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah.

Namun, Ria Norsan membantah ada barang bukti yang disita oleh KPK saat melakukan penggeledahan di rumahnya.

Ria Norsan dan Erlina Norsan diketahui merupakan pasangan suami istri yang menjadi kepala daerah.

Sebanyak lima orang siswa yang mengalami gejala keracunan sudah membaik dan dipulangkan untuk rawat jalan.

Kepala SPPG Dapur Mitra Mandiri 2, M. Prayoga dinonaktifkan akibat dianggap lalai menyajikan menu yang jarang dikonsumsi anak sekolah.

Sebanyak 16 anak harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Agoesdjam Ketapang, pada Selasa (23/09/2025).

Keempat pedemo ditangkap usai gelombang unjuk rasa di Kalbar pada 25 Agustus hingga 5 September 2025.

Pemekaran terhadap Kabupaten Ketapang dibutuhkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

BPM Kalbar menilai, lambannya penanganan kasus oli palsu memicu kecurigaan adanya indikasi "permainan hukum".

Sudah lebih dari dua minggu keluarga kehilangan kontak dengan Fiqi Hasan yang berpamitan akan pergi DLK ke Pontianak.

Kades Desa Betunai di Sambas berinisial P ini diduga merugikan negara dengan total senilai hampir Rp1 miliar dalam kurun waktu empat tahun.

Akun TikTok @riezky.kabah dinilai meresahkan lantaran telah menyebarkan konten fitnah dan penghinaan.

Kejati Kalbar mengkonfirmasi penangkapan Ricky Sandy. Terduga pelaku korupsi Bank Kalbar itu dipastikan sudah berada di Pontianak.

Kejati Kalbar menahan 2 tersangka kasus korupsi dana hibah pembangunan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Petra di Sintang, pada Senin (08/09/2025).

Aksi unjuk rasa di DPRD Kalabr juga menuntut pencabutan tunjangan DPR dan peningkatan kesejahteraan pendidik.

Sebanyak 12 penyusup merupakan anak di bawah umur, mereka membawa sajam jenis sabuk berduri besi.

Aparat yang melakukan tindak kekerasan harus diproses sesuai aturan yang berlaku.