Indeks Kadin Indonesia

Kadin Indonesia memprediksi sektor transportasi mengalami kenaikan omzet hampir 150 persen pada momentum Idulfitri 2022.

Kadin Indonesia memperkirakan perputaran uang selama Idulfitri 2022 mencapai Rp28 hingga Rp42 triliun.

Asosiasi pengusaha Indonesia menyambut baik rencana pemerintah mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi.

KADIN Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh.

Kadin Indonesia mendukung kebijakan domestic market obligation (DMO) atau pemenuhan kebutuhan batu bara dan gas alam cair (LNG) dalam negeri.

Mencari Titik Temu Pengusaha-Pemerintah, KADIN Indonesia Gelar Forum Bisnis

Penyerahan Tabung oksigen dari SKK Migas dan Kadin Indonesia Tenggara, Kamis (1/7/2021).

Usai bertemu Jokowi di Istana, Rosan Roeslani mengumumkan Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin dan Anindya Bakrie jadi Ketua Dewan Pembina.

Kadin berkukuh menggelar munas di tengah tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Izin kegiatan tersebut tidak diberikan lantaran terjadi peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Arsjad Rasjid Kunjungi Kadin Jawa Tengah

Calon Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menegaskan bahwa pengembangan ekonomi di daerah membutuhkan kerjasama pengusaha nasional dengan daerah.

Ada 1.860 laporan terkait pembayaran THR yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang waktu 20 April 2021 hingga 7 Mei 2021.

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

Kadin Indonesia mengusulkan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum secara sama rata, terutama daerah yang memiliki upah minimum tinggi guna menghindari fenomena pemindahan pabrik dari satu daerah ke daerah lain.

Kadin Indonesia menyebut perusahaan swasta saat ini waswas untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lantaran proyek infrastruktur pemerintah tidak menguntungkan. 

Kadin Indonesia siap membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dalam negeri yang ditaksir mencapai 429,7 miliar dolar AS atau setara Rp6.000 triliun hingga lima tahun ke depan.

Hambatan investasi di daerah salah satunya terjadi karena kebijakan populis pemerintah stempat. Contihnya, penyerapan tenaga kerja dari daerah tempat usaha dibangun.

Menurut Rosan, pemerintah sudah responsif terhadap sejumlah masukan dari dunia usaha.