Indeks Kadin Indonesia

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

Kadin Indonesia mengusulkan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum secara sama rata, terutama daerah yang memiliki upah minimum tinggi guna menghindari fenomena pemindahan pabrik dari satu daerah ke daerah lain.

Kadin Indonesia menyebut perusahaan swasta saat ini waswas untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lantaran proyek infrastruktur pemerintah tidak menguntungkan. 

Kadin Indonesia siap membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dalam negeri yang ditaksir mencapai 429,7 miliar dolar AS atau setara Rp6.000 triliun hingga lima tahun ke depan.

Hambatan investasi di daerah salah satunya terjadi karena kebijakan populis pemerintah stempat. Contihnya, penyerapan tenaga kerja dari daerah tempat usaha dibangun.

Menurut Rosan, pemerintah sudah responsif terhadap sejumlah masukan dari dunia usaha.