Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Bila Prabowo bersitetap melanjutkan food estate dengan sistem yang ada saat ini, ia berpotensi akan kembali gagal.

Bahlil Lahadalia mengharapkan adanya penambahan kursi menteri untuk partainya di pemerintahan Prabowo Subianto.

Prabowo punya target bangun 3 juta hunian per tahun. Mungkinkah janji ini terealisasi mengingat di era Jokowi banyak kendala?

Muzani juga membenarkan bahwa beberapa menteri di pemerintahan Jokowi akan kembali masuk di dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Gibran pun mengeklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri di pemerintahan Prabowo Subianto.

Yahya Cholil Staquf menuturkan bahwa berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan warga NU.

Hingga kini belum ada nama-nama yang diumumkan secara resmi oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengisi jajaran menteri.

Pasalnya, isu korupsi masih menjadi kekhawatiran utama di benak sebagian masyarakat.

Hashim Djojohadikusumo mengaku ditunjuk Prabowo Subianto menjadi ketua satgas pembangunan 3 juta rumah.

Menurut Olly Dondokambey, bergabungnya PDIP dengan pemerintahan Prabowo-Gibran disampaikan usai pertemuan Megawati dengan Prabowo.

Oposisi adalah kekuatan penyeimbang secara politik yang setidaknya bisa menjadi teman masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Sudaryono mengusulkan Kementan menjadi "ketua kelas" yang membawahi Bulog & Pupuk Indonesia. Pengamat menilai hal ini berpotensi memicu konflik kepentingan.

AHY mengaku menunggu keputusan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih mengenai posisinya di kabinet Prabowo-Gibran.

Pertanyaan dalam survei ini berdasarkan kabar peluang PDIP juga akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

PAN telah mendukung Prabowo sebagai calon presiden sejak 2009, hingga memenangkan kontestasi pada Pilpres 2024.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, belum ada sinyal apa pun dari Megawati terkait isu tersebut.

Sarmuji enggan memberi tahu kementerian apa yang rencananya akan diduduki oleh Meutya Hafid.

Moeldoko menduga, KSP akan berubah menjadi lembaga monitoring dan evaluasi (monev) kementerian dan lembaga di era Prabowo.

Prabowo Subianto berencana akan membentuk Badan Penerimaan Negara di kabinet barunya. Apakah solusi ini perlu?

Dasco mengatakan penambahan AKD di DPR RI juga akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan disusun Prabowo Subianto.