Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Bahlil hanya memberi kode bahwa jabatan yang diemban di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda seperti yang dijalani di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Nasdem tetap pada pendiriannya untuk tak memberikan nama guna mengisi kabinet Prabowo-Gibran.

Sekum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengaku diminta Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Yusril juga memastikan Kemenkopolhukam dipisah menjadi Kemenko Hukum dan HAM dan Kemenko Politik dan Keamanan.

Ketiga nama ini dipanggil Prabowo dan mendapat pesan dari Prabowo selaku presiden terpilih untuk membantu pemerintahan mendatang.

MPR juga telah mengundang presiden terdahulu dan calon presiden dalam Pilpres 2024 lalu.

Ahmad Muzani mengatakan ada beberapa nama menteri di kabinet Jokowi dipilih kembali oleh Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya.

Selain kedua orang tersebut, ada juga Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Maruarar Sirait, AHY, dan Teuku Riefky Harsya.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, dirinya juga menyerahkan surat undangan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

Polri menyatakan sudah ada nama-nama anggota yang diserahkan ke pihak Istana untuk mengawal presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.

Partai Nasdem mencoba menahan diri dengan tidak mengajukan menteri karena sadar tidak ikut mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Nasdem memutuskan tak masuk atas pertimbangan banyak hal meski tak menjelaskan secara gamblang.

Ganjar mengaku telah menerima undangan dari Setjen MPR RI untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang.

Ucapan Prabowo harus menjadi komitmen ke depan dalam memberantas korupsi sektor politik di pemerintahan. Mungkinkah?

Hashim mengklaim bahwa pemisahan itu bakal bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Prabowo pun akan melantik menteri pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk memenuhi semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak yang penasaran agar menunggu pengumuman resmi atau bertanya ke Ahmad Muzani.

Hashim mengklarifikasi soal sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, akan menjadi Menteri Perumahan di era Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski tak ada partai oposisi, JK menilai perbedaan pendapat di dalam koalisi pemerintahan pasti tetap akan ada.

Prabowo mengingatkan saat ini sudah serba canggih sehingga memudahkan melacak aksi nakal pejabat yang cari duit dari APBN.