Indeks Jokowi

Jokowi akan berstatus sebagai capres dan presiden petahana seandainya ia ikut pemilu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

Sejumlah situs memfabrikasi sebuah polling yang diklaim dilakukan oleh Google.

"Golkar sudah siap dalam menghadapi pileg dan pilpres, baik software maupun hardware. Siap dengan sumber daya manusianya dan juga siap dengan visi dan konsepnya."

Pemerintah berencana menurunkan tarif tol di rute-rute tertentu sebagai upaya menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, memancing pro dan kontra.  

Jokowi meminta kepada Dirjen Bea dan Cukai agar syarat-syarat kepabeanan, formulir-formulir kepabeanan, dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya.

Perwakilan pengemudi mengatakan Jokowi sempat kaget saat menerima laporan bahwa tarif dasar ojek online hanya Rp1.600 per kilometer.

Presiden Jokowi meminta Kemenhub dan Kemenkominfo memediasi perundingan antara pengemudi ojek online dan aplikator.

Ada empat politikus yang menjadi favorit bagi pengguna Twitter. Siapa saja mereka?

Gagasan Jokowi untuk menerapkan kredit pendidikan bagi mahasiswa dapat mencicil biaya kuliah ini ditanggapi Wakil Ketua Komisi X DPR RI A

Polemik pasal-pasal kotor dalam perubahan UU MD3 bikin citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Presiden Jokowi berharap para pemuda Indonesia dapat menjadi agen tolerans.

"Saya optimistis yang akan dipilih oleh Pak Jokowi adalah saya," kata Cak Imin.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Jokowi menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin yang demokrat sama seperti SBY.

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, dukungan Partai Demokrat ke Jokowi di Pilpres 2019 menunjukkan bahwa kedua partai tersebut memiliki kesamaan pandangan.

SBY menceritakan, kebijakannya yang menaikan harga BBM di tahun 2008 berbuntut pada anjloknya elektabilitas saat mencalonkan kembali di Pilpres 2009.

Jokowi menyampaikan, proses pemilu yang jujur tidak cukup untuk mewujudkan reformasi politik.