Indeks Jokowi

Sistem transporasi massal KRL Solo-Jogja mengandalkan bahan bakar listrik. Disebut ramah lingkungan.

Jokowi meminta Kominfo menjadikan jaringan serat optik Palapa Ring terjangkau ke rumah tangga.

Pemerintah melakukan jalan berputar saat untuk merevisi UU ITE. Mereka membentuk tim pengkaji--yang bagi masyarakat tidak tepat.

Sedangkan istri Gibran, Selvi Ananda juga dilantik sebagai ketua Dewan Kerajinan Nasional Kota Surakarta 2021-2026.

Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.

Kerumunan massa Jokowi dipermasalahkan. Dia dianggap melanggar hukum dan tak memberikan teladan.

Jokowi siapkan lahan seluas 5.000 hektare untuk dijadikan food estate di NTT dan akan diperluas hingga 10.000 hektare.

Presiden Jokowi menyebut masalah Karhutla bermuara dari motif ekonomi sehingga kebakaran terus berulang.

Kejaksaan Agung kini punya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer bisa dari ASN atau TNI.

Jokowi menyatakan pemerintah membuka diri terhadap kritik. Melihat gelagat dalam 6 tahun terakhir, pernyataan itu memancing tanda tanya.

Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan bendungan Tapin yang menghabiskan anggaran Rp986 miliar itu diyakini mampu mengurangi banjir.

Jokowi adalah Presiden RI era Reformasi yang paling sering kena tuduhan rasis: pro-Cina sekaligus pro-cukong Tionghoa.

Dengan beroperasinya Bendungan Tukul, Jokowi minta hasil dari sektor pertanian di Jawa Timur bisa didorong.

Jokowi minta Pemda menerapkan PPKM Mikro hingga lingkup RT.

Jokowi meminta pemimpin daerah teliti lebih dulu sebelum mengeluarkan kebijakan lockdown.

Golkar berdalih lebih baik menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 & pemulihan ekonomi daripada 'menguras keringat' revisi UU Pemilu.

Jokowi menganggap PPKM tidak efektif. PPKM mikro pun diberlakukan dan kasus positif tak kunjung turun.

Insentif pajak untuk perusahaan pers meliputi PPH 21, PPH badan dan pembebasan PPH 2 impor hingga Juni 2021.

Jokowi sebut kegiatan vaksinasi massal di GBK adalah langkah pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Kenaikan gaji piminan dan anggota Ombudsman tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2021.