Indeks Jaksa Agung St Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 terjadi pada masa Dirut Garuda Indonesia berinisial AS.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tak ingin kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi di Blora terjadi di daerah lainnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tak merinci kasus pelanggaran HAM berat apa saja yang ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Firli mengatakan perlu pasal khusus dalam UU Tipikor yang mengatur penerapan hukuman mati bagi seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penolakan para aktivis HAM terhadap hukuman mati tidak dapat diterima begitu saja.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga akan dilaporkan ke Kementerian PAN-RB atas dugaan poligami.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, membuka opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara di Kejagung masih di bawah KPK dan Polri.

ICW mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung ST Burhanudin atas vonis ringan mantan Jaksa Pinangki tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta untuk memulangkan buron Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta.

Anggota Komisi III DPR mengeluhkan banyak jaksa di daerah bermain proyek, salah satunya infrastruktur.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Salah satu yang dibahas soal percepatan berkas perkara.

Kejaksaan Agung telah mengirimkan draf keputusan presiden mengenai pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil).

Jaksa Agung mengatakan adanya kemiripan kasus Asabri dengan Jiwasraya, mulai dari tersangka hingga pola kasusnya.

KPK didesak turun tangan karena orang kuat terindikasi berkomplot dengan Djoko Tjandra.

Kejagung menanggapi putusan majelis PTUN Jakarta soal pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang kasus Semanggi I dan Semanggi II.

PTUN menilai pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM dinilai sebagai tindakan melawan hukum.

Pinangki minta maaf kepada Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanuddin karena menyeret keduanya dalam pusaran suap dan gratifikasi Djoko Tjandra.