Indeks Ipt 1965

Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.

Pekan lalu, saat masih menjabat menkopolhukam, Luhut Pandjaitan menanggapi temuan International People's Tribunal 1965 bahwa Indonesia melanggar HAM dan melakukan genosida dengan sikap ogah kalah. Ia menyatakan akan mempersoalkan juga kasus pasukan Westerling yang membunuh ribuan warga sipil Indonesia pasca-1945 ke PBB. Mari periksa, sudah sejauh mana Belanda bersikap soal Westerling.

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.

Indonesia terbukti telah melakukan genosida dalam setelah G30S 1965, selain sembilan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Amerika Serikat, Inggris Raya, serta Australia juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini.

Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.

IPT 1965 telah mengeluarkan laporan yang memaparkan temuan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia pada tahun 1965–1966. Hasil keputusan akhir itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai sidang di Den Haag, Belanda.

Tentang pengadilan rakyat (IPT) tragedi 1965 di Den Haag, 11-13 November 2015.