Indeks Insider

Insentif Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2026 hanya akan berlaku untuk pegawai di industri pariwisata dan sektor padat karya.

Minimnya partisipasi swasta dalam kebijakan swasembada energi bisa berdampak pada kelangsungan banyak bisnis, terutama sektor pengolahan energi.

Sampah yang diolah tidak hanya terbatas pada listrik, tetapi juga berupa bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

Ketatnya kondisi likuiditas BPD juga diketahui Purbaya setelah ia bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Purbaya nilai pergerakan IHSG hari ini lebih banyak dipengaruhi sentimen global.

Melalui suntikan modal tersebut, INA diharapkan tidak hanya dapat menggerakkan sektor riil, tetapi juga memperoleh imbal hasil dari investasinya.

Regulasi mengenai WNA boleh memimpin BUMN diatur dalam UU BUMN.

Ancaman ini disampaikannya merespon laporan dari masyarakat melalui layanan channel WhatsApp (WA) ‘Lapor Pak Purbaya’.

Purbaya menganggap, Bank DKI dan Jatim menjadi BPD yang paling siap untuk menerima limpahan dana dari pemerintah.

Kenaikan ICP dipengaruhi oleh peningkatan risiko geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kekhawatiran gangguan pasokan.

Diketahui, jumlah pondok pesantren yang dalam proses audit adalah 80.

Ia pun menegaskan bahwa barang tiruan yang dia maksud bukanlah palsu atau melanggar hukum, melainkan sebuah inovasi yang tetap berada di jalur legal.

Penyesuaian PPN satu sisi dapat menjaga daya beli masyarakat. Tapi di sisi lain, bisa menggerus penerimaan negara yang sampai hari ini masih terkontraksi.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, investasi paling besar masuk ke Jawa Barat, yakni mencapai 15,7 persen dari total investasi atau senilai Rp77,1 triliun.

Menurut Maman, hal tersebut menjadi penyebab utama UMKM di Tanah Air sulit bersaing dengan produk asing, terutama dari Cina.

Luhut menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak Cina mengenai rencana restrukturisasi ini.

Di sisi lain, Susiwijono mengatakan kuantitas investasi juga menunjukkan peningkatan hingga 2,5 kali dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu.

Evaluasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki BUMN.

Penempatan ekspatriat di BUMN diharapkan dapat berkontribusi terhadap transfer pengetahuan.

Aturan baru itu menambah jenis komoditas perkebunan selain kelapa sawit dan turunanya, yang dikenakan pungutan ekspor melalui (BLU-BPDP) Kemenkeu.