Indeks Imunisasi

"Karena hal ini menyangkut masalah keimanan masyarakat."

Dalam sepekan terakhir, muncul delapan kasus terduga difteri di Garut Jawa Barat. Sementara di Pontianak, Kalbar, baru-baru ini tercatat ada 1 kasus positif difteri dan 3 kasus terduga difteri. 

Kadis Kesehatan Asmat menjelaskan salah satu penyebab turunnya program imunisasi karena program pembentukan kampung-kampung baru tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas kesehatan.

Tak cukup dilakukan sekali, vaksin difteri harus diulang untuk mencegah penyakit tersebut.

Menkes mewajibkan semua anak melakukan imunisasi, terlebih dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB) mewabahnya penyakit difteri.

Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan program imunisasi Difteri perlu kerja sama intensif antara Kemenkes dan Kemendikbud.

Abdul Fatah mengatakan, imunisasi difteri baru bisa diberikan apabila ditemukan satu kasus dalam satu wilayah.

"Pada dasarnya kesiapan pemerintah berkaitan penyebaran difteri ini adalah melalui vaksin yang sudah siap di setiap daerah. Selain itu ketersediaan antibiotik untuk penyembuhan juga disiapkan," kata Puan.

MUI menyatakan imunisasi sifatnya mubah, namun harus menggunakan vaksin halal kecuali dalam kondisi darurat.

IDAI menyatakan anak yang sudah diimunisasi difteri lengkap seharusnya tidak terkena penyakit ini.

Stok Serum Anti-Difteri (ADS) di RSUD Karawang habis ketika di sana masih ada lima pasien penderita penyakit Difteri yang dirawat.

"Saya kira mereka harus sadar. Jangan merusak (kekebalan kelompok) untuk masyarakat yang lain," kata Menkes Nila Moeloek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penderita penyakit difteri di Jakarta meningkat tiap tahunnya.

Pada Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus.

Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan, Jane Soepardi menyatakan bahwa KLB Difteri terjadi karena masyarakat enggan untuk diimunisasi.

Sampai November saja sudah ada 590 kasus di 20 provinsi, sedangkan sepanjang 2014 ada 415 kasus.

Imunisasi atau pemberian vaksin kerap disertai pro-kontra. Ia dituduh menyebabkan penyakit, ada pula yang meragukan kehalalannya.

Imunisasi Nasional Campak dan Rubella yang dilaksanakan pemerintah sebaiknya bukan hanya diprioritaskan di daerah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T

Kemenag bisa memberikan sanksi hingga penutupan apabila pondok pesantren tetap bersikeras menolak melaksanakan program vaksinasi dari pemerintah.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menerima laporan ada dua sekolah negeri di daerahnya menolak terlibat dalam program imunisasi campak dan rubella.