Indeks Ibu Kota Negara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan land grading dan infrastruktur merujuk ke rencana drainase untuk mencegah banjir.

Dana haji tahun 2022 tidak ditemukan dalam sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara.

Pemerintah akan membekukan dan membatasi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menepis adanya isu bagi-bagi tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur.

Pemprov DKI minta warga berpartsipasi dalam pembahasan RUU Kekhususan Jakarta melalui portal jakartakedepan.jakarta.go.id

Ketua DPD Demokrat DKI Mujiyono membayangkan Ibu Kota bisa menjadi pusat ekonomi kreatif dengan jaringan global meski IKN pindah.

Jokowi berkemah dan ritual di titik nol IKN sebagai aksi politik untuk mempromosikan IKN, apalagi setelah Softbank mundur, kata Hendri.

Dhony mengaku sudah berencana mundur dari Sinar Mas, Sinar Mas Land, dan beberapa perusahaan terkait.

Puan mengatakan, posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan akan mengoptimalkan sinergi kedua instansi.

Menurut Anies saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menyusun langkah menjadikan Jakarta sebagai kota perekonomian dunia pada 2026.

KSP menjelaskan Nusantara akan dipimpin badan otorita yang dipilih oleh Presiden Jokowi dengan pertimbangan DPR.

Menurut Tenaga Ahli KSP Wandy Tuturoong, pemerintah menargetkan aturan turunan UU IKN selesai pada Maret-April 2022.

Menurut Dirjen Kekayaan Negara, nilai aset yang tertinggal di Jakarta senilai Rp300 triliun itu pengelolaannya akan berbentuk skema sewa & kerjasama tempat.

Substansi PP tersebut akan memperjelas kepemilikan tanah, dan soal status kepemilikan tanah itu berdasarkan data dari ATR/BPN.

Staf Khusus Mensetneg Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini menyebut pemerintah berharap IKN bisa menjadi solusi dari berbagai isu kebangsaan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut pemerintah menargetkan pembangunan istana negara baru selesai pada Agustus 2024 usai melihat lokasi calon IKN.

Dari kacamata sejarah, kata Emil, ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota yakni Bandung, Malang dan Surabaya.

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.

Menurut Ngabalin, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan memilih Kepala Otorita IKN sehingga publik harus menerimanya, suka maupun tidak suka.

Din Syamsuddin berencana mendaftarkan gugatan terhadap UU Ibu Kota Negara ke MK.