Indeks Ibu Kota Negara

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.

Menurut Ngabalin, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan memilih Kepala Otorita IKN sehingga publik harus menerimanya, suka maupun tidak suka.

Din Syamsuddin berencana mendaftarkan gugatan terhadap UU Ibu Kota Negara ke MK.

Anies Baswedan menegaskan akan tetap membangun Jakarta kendati IKN sudah pindah ke Kalimantan. Menurutnya, kota itu akan tetap menjadi pusat banyak hal.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Presiden sudah memiliki beberapa nama untuk dipertimbangkan namun belum menjelaskan detail siapa saja kandidat tersebut.

Direktur Eksekutif Indef menilai sebaiknya pembangunan IKN ditunda bila anggarannya belum disediakan secara khusus.

BKF Kemenkeu mengklaim proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Pemindahan IKN disebut akan berdampak pada anjloknya ekonomi Jakarta karena belanja ASN dan rumah tangga berkurang namun tetap menyisakan macet dan polusi.

Dari Perpres tersebut, KSP mengklaim, nantinya tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Menkeu Sri Mulyani menyebut paket dana PEN 2022 Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya sehingga juga bisa dialokasikan untuk pembangunan IKN baru.

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

RUU Ibu Kota Negara berisi 34 pasal dan 9 bab. Berisi visi IKN, bentuk organisasi, pengelolaan, tahapan pembangunan, pembiayaan, dan pemindahanan.

Sejak diputuskan sebagai calon Ibu Kota Negara baru, arus urbanisasi terjadi di Penajam Paser Utara.

Para pengkritik desain simbol Garuda di ibu kota baru ditawari menjabat Badan Otorita IKN agar ikut beri masukan langsung ke pemerintah.

Keinginan Presiden Jokowi punya pusat riset dan inovasi seperti Silicon Valley muncul sejak 2016.