Indeks Ibu Kota Negara Baru

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin sosok Ahok akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Dari kacamata sejarah, kata Emil, ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota yakni Bandung, Malang dan Surabaya.

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.

Menurut Ngabalin, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan memilih Kepala Otorita IKN sehingga publik harus menerimanya, suka maupun tidak suka.

Airlangga mengatakan pembangunan tahap awal IKN akan menggunakan anggaran yang ada di Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan rencana pembangunan IKN tahap I yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 pemerintah akan membangun KIPP.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa tak ingin pembangunan Ibu Kota Negara menjadi proyek mangkrak.

Anies Baswedan menegaskan akan tetap membangun Jakarta kendati IKN sudah pindah ke Kalimantan. Menurutnya, kota itu akan tetap menjadi pusat banyak hal.

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Presiden sudah memiliki beberapa nama untuk dipertimbangkan namun belum menjelaskan detail siapa saja kandidat tersebut.

Direktur Eksekutif Indef menilai sebaiknya pembangunan IKN ditunda bila anggarannya belum disediakan secara khusus.

Ketua DPRD DKI Jakarta menilai Jakarta akan lebih sukses jadi kota pusat bisnis, bila nanti sudah tak lagi berstatus ibukota negara.

BKF Kemenkeu mengklaim proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Aturan turunan mencakup pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaan, tata kelola pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi IKN Nusantara.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Pemindahan IKN disebut akan berdampak pada anjloknya ekonomi Jakarta karena belanja ASN dan rumah tangga berkurang namun tetap menyisakan macet dan polusi.

Dari Perpres tersebut, KSP mengklaim, nantinya tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Wagub Riza berharap Jakarta bisa menjadi daerah khusus seperti Aceh dan Yogyakarta.