tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Pembiayaan pemindahan IKN rencananya akan dialihkan dan dibebankan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Untuk fase pertama dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun, dana ini kan enggak ada yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres jadi tadi saya sampaikan itu yang ada di PUPR," terang dia dalam konferensi pers via Youtube, Senin (24/1/2022).
Terkait anggaran IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan belum ada anggaran khusus untuk pembangunan IKN di Kementerian PUPR. Ia menjelaskan, pembangunannya baru akan dimulai setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk soal alokasi anggaran.
"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa melakukan apa-apa, jadi kita persiapan saja," jelas Basuki, Sabtu (22/1/2022).
Basuki menjelaskan, pada pembangunan IKN tahap I yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 pemerintah akan membangun KIPP seperti kantor Presiden, kantor wakil presiden, kantor pemerintahan, DPR, MPR di lahan seluas 256.142,74 hektare. Selain itu, juga akan dibangun jalan kawasan dan juga jalan menuju IKN dari Balikpapan.
"Anggarannya dari mana, nanti dicari Kementerian Keuangan. Karena soal pembiayaan ya kami ikut Kemenkeu. Kalau ada negara lain yang investasi dan ikut terlibat dari proyek itu bukan di Kementerian PUPR tetapi Kemenkeu," jelas dia.
Pada 2022, pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar Rp100,6 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.
"Kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di tahun 2022 yaitu, penyelesaian Proyek Strategi Nasional (PSN), dukungan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo," kata Wempi dalam keterangan resmi.
Untuk proyek sumber daya air telah diprogramkan antara lain pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 Km pengendali banjir serta pengaman pantai, dan 2,86 m3/detik ketersediaan air baku. Terkait proyek jalan dan jembatan akan dibangun 9,2 Km jalan tol, 354 km jalan baru, 23.715 meter jembatan dan 1.072 meter flyover atau underpass.
Di bidang permukiman akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 1.637 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, pengelolaan sampah untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK), pengolahan air limbah untuk 8.410 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 802 ha, 8 PLBN terpadu, 729 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Selanjutnya di bidang perumahan yaitu dengan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus; 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).
“Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2022 ditargetkan dapat menyerap 700.000 pekerja sebagai penerima manfaat,” kata Wempi.
Sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp 143,5 triliun atau 94,3 persen. Capaian pembangunan di bidang sumber daya air telah terbangun 48 bendungan, 43 embung, 261 Km pengendali banjir dan pengaman pantai serta 4,57 m3 /detik ketersediaan air baku. Bidang Jalan dan Jembatan membangun sepanjang 123 Km jalan tol, 710 Km jalan baru, 30.112 meter jembatan; dan 2.321 meter flyover/underpass.
Di bidang permukiman telah terbangun SPAM dengan kapasitas 2.065 liter/detik untuk sekitar 1,02 juta sambungan rumah, 1,19 juta Kepala Keluarga (KK) penanganan sampah, 386 ribu KK pengelolaan air limbah, 4.194 Ha penanganan kawasan kumuh, delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, 1.593 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Kemudian dibidang perumahan bangun sebanyak 7.024 unit rumah susun (194 tower), 3.311 unit rumah khusus, 127.091 unit rumah swadaya dan 25.765 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).
“Untuk program PKT tahun 2021 telah berhasil menyerap sekitar 1,8 juta pekerja,” terang Wempi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
