Indeks Ibu Kota Negara Baru

Wagub Riza berharap Jakarta bisa menjadi daerah khusus seperti Aceh dan Yogyakarta.

Menkeu Sri Mulyani menyebut paket dana PEN 2022 Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya sehingga juga bisa dialokasikan untuk pembangunan IKN baru.

Dalam RUU IKN yang baru disahkan, Presiden tidak perlu berkonsultasi ke DPR untuk menentukan Kepala Otorita IKN yang pertama.

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

RUU IKN mendapat dukungan dari 8 fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.

Usulan itu disampaikan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Pansus RUU Ibu Kota Negera (IKN) di DPR RI.

DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU IKN tanpa melibatkan publik. Semestinya mereka belajar dari putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

Tahapan pemindahan pegawai tersebut, selain memahami tupoksi pekerjaan, juga dituntut mampu menyatu dengan kehidupan di Kalimantan Timur.