Indeks Hilangnya Dokumen Tpf Munir

Suciwati melaporkan Setneg ke Ombudsman karena diduga telah menghilangkan dokumen TPF Munir.

Sejumlah aktivis HAM mengecam putusan MA yang menolak pengajuan kasasi atas putusan PTUN yang mengabulkan permintaan pemerintah untuk tidak membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pihaknya tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian aktivis HAM Munir. Menurutnya, hal itu sudah menjadi wewenang kepolisian, bukan kejaksaan.

Hilangnya sebuah arsip, yang ternyata disimpan Mohammad Yamin sebenarnya cukup mengacaukan pengajaran sejarah. Ini bukan satu-satunya arsip yang hilang di Indonesia. Padahal arsip tersebut arsip penting (sejarah) negara Republik Indonesia.

Para pegiat HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menemukan dan mengungkapkan pada publik dokumen resmi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM. Selain itu, Jokowi dinilai harus memerintahkan Jaksa Agung melakukan peninjauan kembali berdasarkan temuan laporan TPF sebagai novum baru.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir membutuhkan “political will” dari pemerintah, karena menurut Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding, saat ini yang perlu diungkap ialah aktor intelektual dibalik kasus kematian Munir tersebut.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan pihaknya akan menemui SBY untuk menanyakan keberadaan dokumen TPF Munir.

Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menilai ada beberapa poin yang harus disikapi dari pernyataan SBY dan mantan pengurusnya di level eksekutif. ‎Dari 5 orang yang harus diselidiki kembali oleh pemerintah SBY, ada satu orang yang belum digelar perkaranya secara langsung, yaitu Hendropriyono.

Setelah berkicau melalui akun Twitter-nya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan terkait upayanya dalam menindaklanjuti hasil TPF kasus Munir. Ia menyatakan pihaknya telah serius menangani perkara kematian pegiat HAM itu.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi janjinya untuk memberikan keterangan terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Namun pihaknya mengatakan hanya memegang dokumen salinan laporan tersebut.

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan terkait penegakan hukum kasus kematian pegiat hak asasi manusia Munir. SBY menilai tanggapan dan komentar yang selama ini beredar mengenai penanganan perkara itu sudah bergeser dari masalah legal ke politik.

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung mencari dokumen dan melihat hasil kerja Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir belum sepenuhnya membuahkan hasil. Kejaksaan Agung dilaporkan hingga saat ini masih mencari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat hak asasi manusia itu.

Sudah 12 tahun Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia, meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Namun, dalang pelaku pembunuhan terhadap Munir belum terungkap hingga saat ini. Ironinya, dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta  kasus kematian Munir justru dinyatakan hilang.

Laporan TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu diharapkan ada-ada fakta baru untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Dugaan keterlibatan lembaga negara kembali berhembus.

Kasus pembunuhan Munir masih meninggalkan misteri hingga kini. Dalang pembunuhan masih belum terungkap meski dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta kasus sudah diserahkan pada Juni 2005. Kini, dokumen itu justru dilaporkan hilang. Padahal keterlibatan aktor pembunuh Munir di lembaga negara dipaparkan di dalamnya.