Indeks Heru Budi Hartono

Menurut Heru, kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka mulai 2025 Kepulauan Seribu harus menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Heru Budi mengatakan banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan akibat sistem drainase yang sudah tidak bisa menampung volume air saat hujan deras.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, mengatakan kondisi banjir di Jakarta saat ini masih dapat ditangani dengan pompa genangan ke waduk-waduk tertentu.

Pemerintah terkesan meninggalkan Jakarta usai pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota karena UU DKJ masih dalam proses.

JPPI menyoroti pemotongan anggaran pendidikan dan KJMU tahun ini terjadi saat bujet baju dinas mengalami peningkatan.

Menurut Elva Qolbina, pengalihan anggaran bantuan sosial merugikan masyarakat. Anggaran yang diterima Pemprov DKI justru hanya menjadi kepentingan politik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai keputusan Heru Budi nirempati dan malah akan merusak citra Jokowi yang pro-rakyat.

Heru Budi seharusnya menunda pencabutan KJP Plus dan KJMU hingga ekonomi warga DKI pulih.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menilai Heru Budi tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat berekonomi menengah ke bawah.

Warga yang tak lagi terdaftar di KJP Plus dan KJMU bisa membuat aduan di Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin Ningrum, membantah isu yang beredar di sosial media X ihwal penutupan sumur resapan. 

Menurut Taufik, dalam APBD DKI Jakarta 2023 Heru hanya mengalokasikan Rp5 miliar untuk jalur sepeda. Itu pun bukan untuk pembangunan, tapi perbaikan jalur.

Taufik sebut fenomena ini serupa dengan yang terjadi di Korea Utara, yakni foto pimpinan negara tersebar di penjuru wilayah.

Gugatan ini dilayangkan karena Heru Budi Hartono diduga melakukan malaadministrasi pengelolaan jalur sepeda.

Heru Budi dilaporkan karena warga tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam. Selain itu, hak-hak komunitas Bike to Work (B2W) juga terampas.

TKN Prabowo-Gibran, membantah isu mengenai kampanye terselubung berkedok pembagian sembako murah di DKI Jakarta.

"Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi, ini benar-benar Pak Heru enggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tajung Priok," kata Sahroni. 

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih buat rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam di Tanjung Priok, bukan ke Kampung Susun Bayam (KSB).