tirto.id - Bike to Work (B2W) akan menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Heru Budi diduga melakukan malaadministrasi pengelolaan jalur sepeda.
Ketua Umum B2W, Fahmi Saimima, menyebutkan langkah awal pengajuan gugatan itu adalah melalui pembuatan laporan soal dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.
"Sebagai masyarakat yang paham hukum, kami melakukan upaya yang sesuai jalurnya, [yakni] melalui lembaga yang berwenang mengawasi kebijakan publik, Ombudsman RI. Setelah ini baru bisa ke PTUN," ucapnya melalui pesan singkat, Kamis (22/2/2024).
Fahmi mengatakan, pihaknya bukan tanpa alasan membuat laporan ke Ombudsman RI. Menurut dia, rekomendasi yang nantinya dikeluarkan oleh Ombudsman RI akan digunakan sebagai dokumen saat melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Menurut Fahmi, B2W tak hanya bakal mengantongi rekomendasi dari Ombudsman RI ketika melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta. Sebab, B2W juga kini tengah memverifikasi temuan mereka atas dugaan malaadministrasi pengelolaan trotoar ke Komisi Informasi Publik (KIP).
"Kami lagi melewati tahap permintaan ke KIP terkait banyak dokumen yang bisa kami cross check di situ, waktunya (proses verifikasi) pun tidak singkat," tutur Fahmi.
Diberitakan sebelumnya, Fahmi menilai Heru Budi mengabaikan keberadaan jalur sepeda di Ibu Kota.
Anggaran untuk jalur sepeda dipangkas habis dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Sementara dalam APBD 2024, anggaran untuk jalur sepeda tak ada sama sekali.
Selain itu, Pemprov DKI juga membongkar jalur sepeda dan trotoar di Simpang Santa, Jakarta Selatan, pada April 2023. Lalu, Pemprov DKI melakukan pengaspalan ulang dan perbaikan jalan pada Mei 2023. Akibatnya, sebagian jalur sepeda hilang.
Stick cone yang merupakan pembatas antara jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor juga dicabut di sejumlah lokasi.
Tirto telah mencoba mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, terkait rencana B2W. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini ditayangkan.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
