Indeks Hard News

Arsjad mengaku perlu waktu untuk berpikir soal penunjukan dirinya sebagai ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo.

Dampak perekonomian KTT ASEAN terhadap perekonomian Indonesia dinilai terbilang lebih kecil jika dibandingkan dengan KTT G20 tahun lalu.

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak mencabut keterwakilan nonpolitis Myanmar.

Ahmad Sahroni meyakini proses debat dapat menjadi upaya mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat antara Demokrat dan Nasdem.

Mendagri Tito menjelaskan alasan tidak mengumumkan Pj Gubernur sebelum pelantikan.

Mahfud menilai wajar upaya KPK memeriksa Cak Imin dalam proses menggali keterangan pada kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

BNPB mencatat pada 28 Agustus-3 September terjadi 46 kali kejadian bencana, sebanyak 32 kejadian di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan.

Hakim mencecar detail pekerjaan PT IBS di Papua selaku bagian dari konsorsium pengerjaan proyek BTS 4G Kominfo.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu menilai upaya KPK mengorek kasus lama Cak Imin akan membuat masyarakat berprasangka buruk.

Penyidik Puspom TNI dan Pomdam Jaya masih menunggu hasil autopsi jenazah Imam Masykur.

Soal utang rafaksi minyak goreng, Kemendag berdalih masih melakukan peninjauan kembali secara internal karena adanya perbedaan jumlah tagihan.

Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengimbau masyarakat agar menggunakan transportasi publik saat bepergian.

Satgas Preventif Operasi Tribrata Jaya 2023 terdiri dari 3.784 personel gabungan.

Pomdam Jaya mengakui pasal yang akan menjerat Praka Riswandi dkk mengarah ke pembunuhan berencana.

Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman mengungkapkan peluang pertemuan antara partainya dengan PDIP membahas koalisi pada Pilpres 2024.

Jokowi menilai ekonomi ASEAN akan tumbuh lebih kokoh lewat hilirisasi.

Ombudsman RI menyerahkan laporan hasil pengawasan terhadap PPDB 2023 kepada Kemendikbudristek dan Kemenag.

Hotman Paris Hutapea meyakini Praka Riswandi Manik dkk menghabisi nyawa Imam Masykur secara terencana.

Ombudsman RI menemukan adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen kependudukan agar bisa lolos sistem zonasi PPDB 2023.

PSI menyayangkan Pemprov DKI selama ini tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal merawat perumahan dan permukiman, terutama rusunawa.