Indeks Hakim

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, dituntut 12,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Seorang hakim PBB, Aydin Sedaf Akay menerima vonis 7,6 tahun penjara dari pengadilan Turki sebab didakwa terlibat terorisme. Aydin ditangkap pada 2016 lalu karena dituding terlibat kudeta dan jadi pendukung Fethullah Gullen.

Aryawan mengatakan bahwa independensi hakim dalam menangani berbagai kasus dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam perkara yang ditangani hakim.

Menteri Kehakiman Israel yang memilih Khatib, mengatakan penunjukan hakim agama perempuan seharusnya dilakukan sejak dahulu.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia mengumumkan Presiden Joko Widodo sudah mengabulkan permintaan mereka mengenai rencana penambahan 1800 hakim baru di Indonesia. 

Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengeluhkan krisis ketersediaan hakim dan panitera pengganti di Indonesia.

Sepanjang 2016 telah ada sebanyak 23 hakim yang bermasalah. Beberapa hakim terlibat kasus dalam OTT KPK.

Dalam RUU tentang Jabatan Hakim diusulkan jabatan hakim agung dibatasi lima tahun dan dapat dipilih kembali serta usia maksimal hakim agung ialah 67 tahun.

Kedatangan hakim agung itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait draf aturan pemidanaan korporasi yang terlibat korupsi oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada lima calon hakim agung (CHA), dan dua calon hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Komisi Yudisial.

Tiga putusan Mahkamah Agung yang dinilai kontroversial akan segera dieksaminasi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Eksaminasi yang melibatkan para ahli hukum itu nantinya akan disampaikan ke Mahkamah Agung, Presiden Jokowi, DPR, dan masyarakat luas.

Hasil penelusuran tirto.id yang dihimpun dari berbagai sumber mengungkapkan, setidaknya ada 28 orang, mulai hakim, panitera, jaksa, dan polisi yang menjadi pesakitan KPK sejak 2006 sampai 2016. Data tersebut belum termasuk kasus hukum yang ditangani lembaga kepolisian dan kejaksaan, serta para penegak hukum yang mendapat sanksi etik.

Panitera pengganti PN Jakarta Utara ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga menerima suap untuk mengurangi hukuman artis Saipul Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap anak.