Indeks Hak Pendidikan

Negara harus menjamin akses pendidikan yang berkualitas, setara, berkeadilan bagi semua karena itu amanat konstitusi.

"Kerja-kerja kolaboratif seperti PFoE penting dirawat untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia."

Inklusifitas dan aksesibilitas pendidikan bagi disabilitas hanya sebuah utopia.

Persekusi dan diskriminasi terhadap LGBTQ tampaknya berjalan sistematis, bahkan di institusi yang selama ini diluhurkan.

Pemerintah telah memberi akses pendidikan ke pengungsi anak, namun penerapannya terbentur bermacam kendala administratif.

Akibat diskriminasi, partisipasi pendidikan penghayat kepercayaan rendah. Eksistensi mereka pun terancam.

Permendikbud No.27/2016 menjamin hak pendidikan penghayat kepercayaan, tapi siswanya masih didiskriminasi dan tenaga pendidiknya diupah tak layak.

Diskusi Publik secara daring dalam rangka mendukung terwujudnya pendidikan isnklusif dan berkualitas di Indonesia #CIPTAKANSEKOLAHAMAN, bertepatan dengan hari pendidikan nasional tahun ini, digelar secara Zoom Oleh YAPPIKA-Action Aid, Minggu (2/5/2021).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, bersama Ketua Pengurus Pendidikan Astra - Michael D. Ruslim (YPA-MDR) Herawati Prasetyo, melihat hasil karya guru dan siswa saat menghadiri Peluncuran School Collaboration System (SCS)  di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Achmad Djajadiningrat adalah salah satu golongan ningrat yang bekerja pada pemerintah kolonial, namun simpati pada pendidikan dan pergerakan kaum pribumi.

Aktivis dan pengamat pendidikan Seto Mulyadi memberikan pemaparan saat Diskusi Publik tema “Pendidikan Mewujudkan Generasi Berkualitas dan Mampu Bersaing di Era persaingan Global” di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dua orang siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena menolak hormat kepada bendera tersebut harusnya tak bisa disalahkan.