Indeks Hak Asasi Manusia

Terbatasnya informasi dan tertutupnya diskusi bikin orang-orang masih tak mengerti perbedaan antara interseks dan transeksual.

Orang-orang interseks tidaklah langka; mereka cuma dibikin tak terlihat oleh tekanan sosial.

Meski kondisi mereka alamiah, hidup di dunia gender biner bagi seorang interseks sangatlah sulit.

Operasi pada bayi-bayi Interseks masih sering terjadi. Orangtua harus vokal untuk bilang: nanti saja.

"Cara pandang lama itu selalu melihat Papua rawan atau dicap separatis. Kalau perspektifnya seperti itu, mandek semua," kata Amiruddin.

Komisioner HAM PBB percaya bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam penyelesaian kasus Rohingya.

Sidang Konstituante tak hanya membahas soal dasar negara. Keberhasilan merumuskan pasal-pasal HAM  kerap terlewat dari pengamatan.

Kasus terbaru gizi buruk di Asmat mencerminkan negara Indonesia absen dalam pergumulan penderitaan orang Papua.

Gus Mus berkata bahwa ajaran menghormati hak sesama manusia sebenarnya juga ada di dalam Alquran.

"Dalam keadaan di mana keberagaman terancam, politisasi agama dan fundamentalisme menjalar ke seluruh negeri, kehadiran Gus Mus adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang toleran," kata Todung Mulya Lubis.

Ketika negara menyeberangi batas dengan mengurus iman dan kepercayaan warganya.

TNI menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dianggap sebagai ancaman bagi warga Kampung Dadap. Tidak ada anggota TNI di lokasi Kampung Baru Dadap yang berusaha mengintimidasi warga.

Dugaan intimidasi aparat TNI terkait proyek pembangunan rumah susun dan jembatan di pulau reklamasi di Tangerang.

"Kami dengar cerita ... orang-orang Rohingya di Rakhine dibunuh, ditembaki, dibakar rumah-rumahnya, dipukuli hingga tewas termasuk anak-anak."

6.700 pengungsi Rohingya tewas hanya dalam kurun sebulan sejak serangan pemerintah Myanmar sebagai “operasi pembersihan” pada Agustus 2017.

Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.

KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.

Selain pemerintah yang kurang komitmen, evaluasi juga harus dilakukan terhadap pegiat HAM.

Menurut data KontraS, sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang mengalami intimidasi, akibat pelanggaran HAM dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

KontraS menilai pemerintah masih belum berkomitmen menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.