Indeks Grab Indonesia

YLKI memberi saran kepada Grab Indonesia untuk membenahi perekrutan pengemudi jika memberlakukan denda pada konsumen.

Grab Indonesia berencana akan memberlakukan denda ke kosumen jika melakukan pembatalan pemesanan dan Kemenhub memaklumi hal itu.

Uji coba biaya pembatalan dilakukan demi menghargai upaya dan waktu mitra pengemudi yang telah menuju lokasi jemput penumpang.

Grab Indonesia menyarankan tarif batas bawah pengemudi ojek online kepada Kementerian Perhubungan, yakni Rp2.000 per kilometer.

Kemenhub berharap ada titik terang di antara Grab Indonesia dan driver online.

Upaya Grab mempertemukan pengemudi sekaligus pelaku pelecehan dan korban dianggap tak tepat dan salah. Korban bisa trauma karenanya.

Tindak kekerasan tersebut dipicu oleh teguran si pejalan kaki yang protes karena pengemudi ojek Grab melintas di trotoar.

Jusuf Kalla meminta para ojek online tidak melakukan demo saat Asian Games 2018.

Grab Indonesia mengklaim telah berupaya meningkatkan pendapatan mitranya.

Argo minimum untuk setiap perjalanan telah ditingkatkan, dari Rp5.000 menjadi Rp7.000.

Aplikasi fake GPS tak hanya merugikan pelanggan karena harus menunggu lama tapi juga mitra pengemudi yang bekerja keras secara jujur.

“Ini masalah yang penting dan harus ditangani dengan baik. Harus kita tekan supaya hitung-hitungan ekonominya juga betul dan tidak fiktif,” kata Tri Sukma.

Grab Indonesia diperkirakan mengalami kerugian Rp4,2 juta per hari akibat adanya order fiktif.

Soal kabar Uber akan menjual unit bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab, humas perwakilan kedua perusahaan itu di Indonesia enggan berkomentar banyak.

Kerja sama ini diklaim memudahkan masyarakat mengakses berbagai kuliner di aplikasi madhang.id.

Tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017

Grab Indonesia menilai ketentuan batas bawah tarif taksi online berpotensi menganggu iklim kompetisi di sektor bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Mediasi antara pengemudi GrabCar dan pihak Grab Indonesia diharapkan bisa difasilitasi pemerintah lewat Kemenhub dan Kemenkominfo.

Menhub mengatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi konflik internal yang terjadi antara pengemudi GrabCar dengan pihak perusahaan.

Grab Indonesia sudah meluncurkan penggunakan GrabPay sejak tahun lalu. Sayangnya, sistem pembayaran dengan dompet elektronik itu masih menyulitkan konsumen sebab dihindari para pengemudinya.