Indeks Ferry Juliantono

Ferry menilai, regulasi tersebut diperlukan agar mekanisme operasional Koperasi Merah Putih memiliki pedoman yang lebih jelas.

RUU Perkoperasian juga akan mengatur pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.

Menurut Ferry, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi sekaligus memperkuat aktivitas usaha di tingkat desa.

Tedi mengatakan, pemerintah akan menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam pemberian gaji.

Ferry menjelaskan, per koperasi nantinya akan mendapatkan satu unit truk, satu pikap, serta sepeda motor guna memudahkan mobilitas barang.

Meski meminta minimarket modern tak lagi dibuka, Kemenkop mengizinkan ritel besar untuk tetap menjual barang yang belum mampu diproduksi KDMP.

Ferry menyebut pencapaian itu sebagai bukti bahwa koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik.

Target penyaluran pinjaman bagi Koperasi Desa Merah Putih ini naik dari semula 16 ribu.

Permintaan ini disampaikan saat serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Menteri Koperasi.

Secara asumsi, setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang atau tenaga kerja.

Pemerintah lakukan penyederhanaan dengan menghilangkan persyaratan persetujuan pemerintah kabupaten/kota dan musyawarah desa khusus (Musdesus).