Indeks Current Issue

Banyaknya kasus peretasan belakangan ini dinilai sangat berbahaya. Sebab Indonesia sudah masuk tahap ‘red alert’ terhadap serangan siber.

Polisi diminta tetap melakukan pengawasan balapan liar di jalan, apalagi street race di Ancol hanya seminggu bahkan sebulan sekali.

Heroe sebut kasus tarif parkir yang viral di medsos membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain, mulai prokes hingga dugaan mark up.

KPK mencatat ada lima modus korupsi yang biasa dipakai para kepala daerah dalam menggarong duit negara.

Direktur Eksekutif Indef menilai sebaiknya pembangunan IKN ditunda bila anggarannya belum disediakan secara khusus.

Ketidakpercayaan dari orang asli Papua dinilai menjadi masalah utama dalam Operasi Damai Cartenz.

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

Ghufron menilai dialog dan pendekatan persuasif akan membuat efek jera sehingga dapat meminimalisir kasus serupa di kemudian hari.

Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.

Fachrizal menilai Jokowi Mania mesti paham bahwa yang akan mengusut pelaporan Ubedilah terkait Gibran dan Kaesang adalah KPK.

Pengisian Pangkostrad semakin krusial tak hanya demi regenerasi TNI AD, tapi juga merespons dinamika ancaman baik eksternal maupun internal.

Bhima menilai perbaikan catatan serapan tenaga kerja triwulan IV 2021 tak bisa dianggap sebagai prestasi yang terlalu mengembirakan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan membaik pada 2022, tapi munculnya varian Omicron menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi.

DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU IKN tanpa melibatkan publik. Semestinya mereka belajar dari putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Kejagung resmi menaikkan status perkara proyek satelit Kemhan 2015 ke tahap penyidikan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bambang menilai masalah warna seragam satpam hanya satu dari beragam persoalan posisi satpam sebagai objek di bawah Polri.

Slamet yang sempat jadi Kabag Humas BNN melihat tidak ada perubahan pola peredaran narkoba di kalangan artis, yakni penetrasi ke komunitas artis.

Ketua DPRD DKI berdalih bukan gaji yang naik, melainkan tunjangan. Ia klaim tunjangan naik untuk program pemerintah membantu warga.

Maidina menilai Herry Wirawan mesti mendapatkan sanksi berupa pembatasan kemerdekaan, semisal sanksi pidana seumur hidup.

Basis massa pendukung akan menjadi indikator penentu dari terbentuknya pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.