Indeks Bpr

Rasio kredit bermasalah di Universal BPR tercatat sebesar 3,93 persen, berada di bawah batas maksimum 5 persen yang ditetapkan regulator.

LPS mengimbau kepada para nasabah yang belum terdaftar pada tahap pertama pencairan untuk sabar menunggu pada tahap berikutnya.

Langkah pencabutan merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan serta melindungi kepentingan nasabah & publik.

OJK sebelumnya telah menetapkan PT BPR Prima Master Bank masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

OJK akan terus melakukan dialog dan pemetaan masalah guna menemukan solusi terbaik bagi sembilan BPR tersebut.

Kasus pencairan kredit fiktif di BPR Jepara Artha ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp254 miliar.

Saat ini proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa tengah disiapkan oleh LPS.

KPK menyita tiga bidang tanah dan rumah yang berlokasi di Yogyakarta dengan nilai sekitar Rp10 miliar dan dua bidang tanah dan pabrik senilai Rp50 miliar.

Langkah ini dilakukan agar mendorong BPR melangsungkan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal.

LPS sudah menyalurkan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh LPS terhadap para nasabahnya.

Tiga bank daerah diduga terlibat dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK memprediksi akan ada sebanyak 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terancam tutup di akhir tahun ini.

KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha.

Dian Ediana Rae mengungkapkan, BPR yang ditutup ialah bank-bank yang terjangkit fraud atau masalah dalam tata kelolanya.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Menurut Dian Ediana Rae, arah pengembangan BPR merujuk pada hasil analisis dan evaluasi yang menghasilkan akuisisi, merger, atau tindakan pencabutan izin.

OJK mencabut izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Sumatra Barat.

OJK mengharapkan, ke depan BPR yang beroperasi adalah BPR yang sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsinya termasuk perlindungan nasabah.

Bank sentral, bank umum, dan BPR, memiliki tugas dan fungsi berbeda. Cakupan wilayah dan sebarannya pun berbeda. Lebih jelasnya, baca di bawah ini.