Indeks Bpr

OJK memprediksi akan ada sebanyak 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terancam tutup di akhir tahun ini.

KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha.

Dian Ediana Rae mengungkapkan, BPR yang ditutup ialah bank-bank yang terjangkit fraud atau masalah dalam tata kelolanya.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

Menurut Dian Ediana Rae, arah pengembangan BPR merujuk pada hasil analisis dan evaluasi yang menghasilkan akuisisi, merger, atau tindakan pencabutan izin.

OJK mencabut izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Sumatra Barat.

OJK mengharapkan, ke depan BPR yang beroperasi adalah BPR yang sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsinya termasuk perlindungan nasabah.

Bank sentral, bank umum, dan BPR, memiliki tugas dan fungsi berbeda. Cakupan wilayah dan sebarannya pun berbeda. Lebih jelasnya, baca di bawah ini.

Sejak 2019, hampir 40 BPR dicabut izin usahanya setiap tahun. Fenomena ini terjadi di tengah pertumbuhan kredit yang positif.

Lebih dari dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang akan bangkrut tahun ini.

Sebanyak 22 bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang
mendapatkan LPS Awards 2023 berdasarkan lima kategori.

LPS mengimbau agar nasabah BPR Persada Guna tidak terprovokasi yang dinilai dapat memperlambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. 

LPS berkomitmen memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi Perumda BPR KRI.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/2022 tentang BPR dan BPRS. Aturan itu untuk menjaga mendorong BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi.

Penambahan modal inti perbankan dengan batas waktu singkat dirasa sulit terpenuhi.

BPR menyediakan layanan pinjaman modal untuk pelaku UMKM dengan persyaratan ringan. 

BPR tidak diperbolehkan melaksanakan usaha asuransi dan menerima simpanan berbentuk giro.

Suku bunga penjaminan BPR lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum agar bisa bersaing dengan bank besar dalam menghimpun dana masyarakat.