Indeks bpom

Sebuah pabrik produksi obat di Cakung, Jakarta Timur diperiksa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Polda Metro Jaya atas indikasi peredaran obat palsu. Sehubungan dengan ini, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak dirugikan.

Razia yang dilakukan petugas gabungan dari BPOM DKI, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dinas Kesehatan DKI tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan vaksin palsu dan obat kedaluwarsa.

Tim gabungan antara BPOM dan Bareskrim Polri telah menyita 42 juta pil obat-obatan ilegal yang ditaksir bernilai lebih dari Rp30 miliar. Meski barang bukti telah ditemukan, hingga kini pelaku kasus produksi dan peredaran obat-obatan ilegal ini masih buron.

Tim gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dit V Tipiter Bareskrim Polri berhasil menggerebek pabrik rumahan obat ilegal di Balaraja, Banten dengan menyita 42,4 juta butir obat senilai Rp30 miliar.

Tersangka kasus pemalsuan vaksin telah ditetapkan sebanyak 23 orang. Meski penegakan hukum atas perkara tersebut tetap berjalan, aspek pencegahan dinilai menjadi solusi terbaik. Untuk itu, sejumlah pihak mendesak Kemenkes dan BPOM melakukan pengawasan terpadu guna mencegah peredaran vaksin palsu terulang lagi.

Kata "oknum" sedang populer akhir-akhir ini, terutama semenjak merebaknya kasus vaksin palsu. Semua menyalahkan "oknum" sebagai dalang di balik peredaran vaksin palsu ini.

Kasus vaksin palsu adalah hasil dari sebuah persekongkolan jahat. Oknum dokter, suster, bekerja sama mengelabui pasien dengan mengesampingkan dampak buruknya. IDI melemparkan kesalahan ke BPOM. Tapi ada faktor yang terlupakan: ketersediaan vaksin yang tak mencapai 100 persen kebutuhan.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan akan membenahi hal yang selama ini dianggap sebagai kelemahan dalam lembaganya.

Presiden Jokowi, Rabu (20/7/2016) resmi melantik Komjen Pol Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, dan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam dan Dinas Kesehatan memastikan Wilayah Provinsi Kepri bebas dari peredaran vaksin palsu.

Dalam semester pertama tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 43 kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

BPOM menjelaskan mengenai luputnya pengawasan terhadap vaksin palsu yang beredar di Rumah Sakit kota-kota besar. Menurutnya, pihak BPOM tidak dilibatkan dalam pengadaan BPJS Kesehatan di rumah sakit.

PLT Kepala Badan POM Bahdar Johan memberi keterangan pers mengenai vaksin palsu di kantor BPOM, Jakarta. Dalam keterangannya BPOM menyatakan merasa bersalah karena tidak mendeteksi adanya peredaran vaksin palsu sehingga beredar luas di masyarakat dan akan melakukan perbaikan dalam menangani berbagai bentuk kasus pemalsuan berbagai jenis obat.

Johnson & Johnson abai soal peringatan bahaya atas penggunaan bedak bayi pada alat genital. Johnson & Johnson sudah diberikan peringatan beberapa kali dan diminta untuk menarik produknya. Ia pun harus menghadapi 1.200 gugatan hukum dari para perempuan yang harus menanggung dampak negatifnya. J&J sebenarnya sudah lama mengetahui akan hal ini namun mereka abai dan tetap menjual produknya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama sejumlah komunitas maupun start-up membantu mempromosikan pedagang kaki lima yang telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut data World Health Organization (WHO), ada dua juta orang meninggal tiap tahun akibat keracunan makanan dan minuman. Di Indonesia, sekitar 200 kasus keracunan makanan terjadi tiap tahunnya. Minimnya pengawasan membuat korban-korban terus berjatuhan. Masih tingginya laporan kasus keracunan makanan di Indonesia di atas menunjukkan bahan makanan berbahaya masih menjadi ancaman bagi konsumen di Indonesia.