Penyaluran beras lewat skema BPNT dianggap merugikan negara sebesar Rp5 triliun. Buwas menyebut banyak oknum mengambil untung dari subsidi pangan tersebut.
Bulog dinilai bisa memanfaatkan instrumen lain untuk menyalurkan cadangan beras miliknya. Sebab, tak semua daerah punya infrastruktur yang memadai seperti ATM untuk menerima program BPNT.
Kemensos RI menanggapi pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso bahwa ia akan mengundurkan diri jika BPNT sebagai pengganti rastra akan dikelola oleh Kemensos.
Peneliti cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menilai BPNT tetap perlu dilanjutkan pemerintah terlepas dampaknya kepada Bulog.
Program beras sejahtera (rastra) mulai bertransformasi penuh menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bulog akan menjual beras dengan harga komersial agar stok yang masih menumpuk di gudang bisa terserap.
Penghapusan bantuan beras langsung dalam program rastra (beras sejahtera) menjadi bantuan uang tunai akan membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras yang diserap dari para petani.