tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah pusat masih menemukan kendala ketidakakuratan data dalam daftar penerima bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Ini (data penerima BPNT, BST maupun PKH) belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan," kata Risma dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
"Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya jadi kami menurunkan staf kerja sama dengan daerah," lanjut Risma.
Risma menuturkan, target penerima BNPT sebesar 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat dan BST 10 juta penerima manfaat.
Dalam data yang diperoleh berdasarkan sinkronisasi dengan PT Pos dan pihak penyalur anggaran, pemerintah mencatat penerima BPNT sekitar 13.228.513 keluarga, PKH sebanyak 8.907.446 keluarga penerima manfaat, dan penerima BST sebesar 8.428.327 jiwa. Pemerintah pun sudah bertindak untuk perbedaan data tersebut.
"Kami kerja sama dengan Ditjen Dukcapil terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kita harus melakukan ini karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul," kata Risma.
Meski ada perbedaan data, Risma mengatakan program akan tetap berjalan sesuai angka target. Ia beralasan, rapat terbatas sepakat tetap pada angka target karena mendengar aspirasi daerah lantaran ada pengganti penerima, penerima meninggal dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah tetap menunggu perbaikan data dari daerah.
Ia lantas menjawab penyerahan bantuan tersebut akan dilakukan pada Maret 2021. Pemerintah pun sudah bergerak cepat dengan memverifikasi data, termasuk di daerah terpencil. Sebagai contoh, pemerintah sudah bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan universitas lain untuk verifikasi data di Papua.
"Harapan kami untuk Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat, di Maret. Demikian pula target dari untuk April, kami akan serahkan pada Maret sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin dan semuanya seluruhnya kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem nontunai, jadi semua lewat Himbara dan PT POS," kata Risma.
"Sekali lagi kami mohon kepada daerah untuk bisa mendukung program ini sehingga pencairan bulan April yang kita akan berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik," kata Risma.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
