Indeks Bkkbn

Capaian tersebut membuat Indonesia bertengger pada peringkat 130 dari 199 negara di dunia. Salah satu penyebabnya, karena maraknya pernikahan anak. 

Mengetahui apa saja fungsi-fungsi keluarga menurut BKKBN? 

KTD seringkali memaksa wanita untuk menghadapi masalah-masalah yang sangat sulit, termasuk aborsi.

Anggaran kontrasepsi di BKKBN naik 83 persen menjadi Rp400 miliar pada 2021.

BKKBN adalah salah satu Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK) yang bertugas dalam mewujudkan program-program keluarga berencana.

Hari Kontrasepsi Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 26 September 2007. Apa tujuan peringatan ini?

BKKBN sebut tingginya angka perkawinan anak di Indonesia berdampak pada kehamilan pada remaja.

BKKBN tahun ini membuka 4.361 formasi CPNS dan PPPK sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 876 Tahun 2021.

Gagasan posyandu virtual diimplementasikan dalam bentuk pemberian berikan modul kepada orang tua sebagai edukasi dalam memantau tumbuh kembang anak.

BKKBN melaksanakan program Pendataan Keluarga 2021 selama dua bulan. Pendataan ini menyasar sekitar 77,9 juta keluarga di Indonesia.

Cikal bakal program Keluarga Berencana sudah ada sejak 1950-an. Ali Sadikin membantunya berkembang hingga skala nasional.

Prestasi dan program BKKBN semakin kreatif di bawah Haryono Suyono. Pernah dituduh sebagai antek Amerika.

Apa saja fungsi keluarga menurut BKKBN? Berikut penjelasannya mulai dari sisi agama, ekonomi, hingga lingkungan

Berikut ini 6 tips persiapan sebelum membina rumah tangga dari BKKBN. 

BKKBN sarankan pasangan muda dan pasangan berusia subur yang baru menikah menunda kehamilan hingga 6 bulan ke depan akibat penyebaran virus COVID-19 yang masih tinggi.

Menikah bukan soal mau atau tidak. Mereka yang akan menikah perlu mempertimbangkan apakah calon suami dan calon istri sudah siap menjalani kehidupan dalam pernikahan. 

Menkes Nila Moeloek melantik dr Hasto Wardoyo Sp.OG(K) menjadi Kepala BKKBN yang baru di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Jabatan Kepala BKKBN diperkirakan hanya akan sampai 20 Oktober 2019 bersamaan dengan habisnya masa jabatan presiden 2014-2019.

Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi BKKBN terkait pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun 2014-2015 mencapai Rp27,94 miliar.

Kejagung mengindikasikan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Susuk KB II. Sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di tubuh BKKBN ini.