Indeks Birokrasi

Jokowi mengatakan bertambahnya aturan SPJ membuat para aparatur negara menjadi lembur hingga malam.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan munculnya sel-sel radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan yakni Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj fenomena ini bisa ditangkal dengan menerapkan kembali P4 (Program Pengabdian dan Pengamalan Pancasila).

Ahok-Djarot paling banyak diserang oleh pasangan Anies-Sandi. Bagaimana jawaban Ahok-Djarot?

Indonesia Corruption Watch (ICW) umumkan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi, sejak 2004 sampai semester II 2016. 

Presiden Jokowi meminta Menpan RB dan Menkeu membuat terobosan dengan cara membuat regulasi baru agar birokrasi menjadi efisien.

Kerugian yang diderita Indonesia mencapai Rp205 triliun diakibatkan oleh praktik korupsi dalam kurun waktu 2001-2015. Hal itu diungkapkan oleh spesialis sejarah modern Indonesia asal Inggris Peter Carey dalam suatu konferensi di Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyuarakan reformasi birokrasi. Salah satu cara termudah adalah menghapus lembaga-lembaga yang dianggap tak efektif dan tumpang tindih. Lembaga yang dibubarkan itu bahkan terkait langsung dengan program utama Jokowi seperti kemaritiman, swasembada pangan, pembangunan dan lainnya. Sudah cukupkan dengan hanya membubarkan kelembagaan birokrasi yang gendut?

Sebagian wilayah Kalimantan penuh bopeng. Gara-garanya adalah perusahaan tambang yang tak menambal lubang bekas tambangnya sehingga membunuh manusia. Masalahnya ada di birokrasi: izin usaha tambang kerap didapat tanpa perusahaan membayar jaminan reklamasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment bakal mengurangi aparatur sipil negara dan menghilangkan praktik korupsi dan kolusi di birokrasi.

Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa ternyata masih banyak ekskutif perusahaan menggunakan informasi yang kebenarannya belum terverifikasi sehingga mengakibatkan buruknya pengambilan keputusan-keputusan penting yang berdampak pada masa depan perusahaan.