Indeks Birokrasi

Kemarahan Jokowi soal Corona berkaitan pada lambatnya birokrasi dan rendahnya penyaluran anggaran yang berujung ancaman reshuffle.

Jokowi mengakui Indonesia terlalu membuat banyak regulasi sehingga kerja pemerintah menjadi terjebak dengan aturan-aturan tersebut.

Bamsoet mewacanakan agar Golkar kembali menjadi rumah bagi "ABG". Trio itulah yang dulu menopang kekuasaan Orde Baru.

Pemerintah akan mempercepat pengerjaan proyek pengembangan 4 kawasan wisata prioritas agar bisa selesai dalam waktu dua tahun. 

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Dalam Debat Capres 2019 Prabowo menyampaikan bakal menaikkan gaji birokrat guna mewujudkan birokasi bebas korupsi

Kartu nikah berpotensi menjadi alat pengawasan terhadap warna negara.

Asman Abnur meminta para ASN baru tak terpengaruh oleh pola kerja lama yang tidak produktif pada birokrasi pemerintah.

"Kita lihat ada 2 juta pelamar masuk hanya untuk 37 ribu yang kita gunakan. Jangan sampai mereka yang masuk ke pemerintahan hanya dalam 6 bulan menjadi bodoh," kata Sri Mulyani.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 42 ribu aturan yang harus dipangkas sehingga mengurangi kemungkinan adanya pungutan liar.

Anies Baswedan mengatakan warga tak seharusnya sampai datang ke Balai Kota. Ia merasa kasihan dengan kondisi beberapa warga yang tempat tinggalnya jauh.

Anies mengimbau agar kelurahan bukan hanya sebagai tempat kegiatan administrasi tapi juga dapat dijadikan sebagai tempat warga berkegiatan.

Presiden menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan di birokrasi negara ini yang rentan memiliki makna bertentangan.

Isu reformasi di tubuh PBB menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus Indonesia pada SMU PBB ke-72 di New York, AS.

Sosrodinigrat, bupati Ngawi dari abad ke-19, pernah ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan indo.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk meningkatkan daya saing nasional dengan melakukan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi.

Presiden Jokowi mengatakan di era teknologi informatika seperti sekarang, pengurusan izin birokrasi seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Setkab telah memasuki tahap ketiga dalam melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Jokowi mengatakan bertambahnya aturan SPJ membuat para aparatur negara menjadi lembur hingga malam.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan munculnya sel-sel radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan yakni Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj fenomena ini bisa ditangkal dengan menerapkan kembali P4 (Program Pengabdian dan Pengamalan Pancasila).