Indeks Bawaslu

Apa itu integritas kepemiluan, kriteria, dan cara mewujudkannya. Simak jadwal rangkaian agenda Pemilu 2024.

Apa tugas, wewenang, dan kewajiban PPL Pemilu 2024 serta jadwalnya.

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers bersinergi untuk mengedukasi masyarakat terkait berita hoaks jelang Pemilu 2024.

Berikut isi peraturan kode etik penyelenggara Pemilu dan contoh pelanggarannya yang sudah diputus oleh DKPP.

Partai Ummat dinyatakan telah lolos verifikasi administrasi ulang oleh KPU. Selanjutnya, KPU melakukan verifikasi faktual ke partai besutan Amien Rais itu.

KPU secara informal bersama Bawaslu RI dan DKPP telah membahas aturan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

Partai Ummat dan KPU masih memiliki waktu hingga Rabu (21/12/2022) untuk mencari solusi atas kegagalan menjadi peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual Pemilu 2024 dan akhirnya melakukan gugatan terhadap KPU.

Sidang mediasi di Bawaslu terkait dengan gugatan sengketa yang dilayangkan Partai Ummat atas hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?

KPU dan Bawaslu menanggapi dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

AJI mendorong Bawaslu dan KPU bersama Dewan Pers menyusun pedoman pemberitaan pemilu.

ICW mengingatkan seleksi yang ketat agar terbentuk penyelenggara pemilu, khususnya di daerah yang terbebas dari intervensi politik.

Warga yang ingin mengetahui NIK-nya dicatut atau tidak bisa membuka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Bawaslu menjamin akan mencegah terjadinya kecurangan Pemilu 2024.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

Berikut ini adalah penjelasan soal apa saja visi dan misi Bawaslu, tugas, wewenang serta kewajibannya.