Indeks Bawaslu

Pemungutan suara ulang pemilu 2019 di dua TPS di Kota Surabaya, Jawa Timur akan digelar pada 27 April 2019.

Menurut Bawaslu, situs Jurdil2019.org terbukti melakukan kesalahan sebagai lembaga pemantau pemilu yaitu menampilkan aktivitas hitung cepat (quick count).

Bawaslu Kota Surabaya menepis isu perhitungan suara ulang karena adanya laporan dari lima partai politik tentang adanya dugaan penggelembungan suara.

Erick Thohir menyatakan Jokowi akan menggelar rapat terbatas sebagai presiden pada sehari usai pencoblosan digelar. 

Jokowi menang di 11 TPS apartemen Kalibata City.

Laporan usai pencoblosan di antaranya terkait KPPS yang menekan pemilih dan mencoblos surat suara yang kosong.

Badan Pengawas Pemilu mengusulkan ada pemilu ulang dan pemilu susulan setelah pencoblosan serentak Pemilu 2019.

Di TPS 013 tempat Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencoblos, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, unggul dengan 170 suara sementara Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 70 suara.

Bawaslu RI, per Selasa (14/4/2019) pukul 17.00 WIB merilis setidaknya terdapat 25 kasus terkait politik uang pada 25 kabupaten/kota di 13 provinsi.

Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah mengatakan, kotak suara di beberapa tempat di Semarang tertukar. 

Dalam standar tentang lapas secara internasional, justru lapas harus bisa diakses sewaktu-waktu oleh pejabat atau aparat negara.

Potensi kasus politik uang telah tampak sebelum masa tenang. Saat masa tenang bahkan terjadi puluhan OTT politik uang di berbagai daerah di Indonesia.

Alasan Bawaslu meminta pemungutan suara ulang metode pos di Kuala Lumpur Malaysia, karena ada prosedur yang salah.

Bawaslu meminta PPLN Australia menggelar pemungutan suara susulan di TPS Sydney. 

"Kami hitung ada 80 amplop dan pecahan Rp100 ribu di dalamnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara. 

Bawaslu meminta KPU mencopot dua anggota PPLN di Malaysia. Keduanya ialah Krishna KU Hannan yang juga Wakil Dubes Malaysia dan Djadjuk Natsir yang merupakan staf KBRI.  

Bawaslu meminta PPLN Kuala Lumpur, mengadakan pemilihan suara ulang untuk metode pos. 

Kampanye Pilpres 2019 di media sosial masih gencar dilakukan selama masa tenang karena belum ada ketentuan yang melarangnya secara tegas.

Bawaslu menyatakan kericuhan saat pemungutan suara berlangsung di Hong Kong tidak terjadi karena kesalahan penitia pemilihan.  

Bawaslu mengaku sudah menemukan beberapa kasus politik uang jelang Pemilu 2019.