Indeks Bawaslu

Warga yang ingin mengetahui NIK-nya dicatut atau tidak bisa membuka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Bawaslu menjamin akan mencegah terjadinya kecurangan Pemilu 2024.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

Berikut ini adalah penjelasan soal apa saja visi dan misi Bawaslu, tugas, wewenang serta kewajibannya.

Bawaslu menyebut larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan mulai berlaku setelah ada penetapan peserta pemilu oleh KPU.

Bawaslu semestinya tidak buru-buru memutus perkara Zulhas dengan alasan belum ada peserta pemilu. Apalagi belum minta keterangan pelapor.

Bawaslu menyebut pejabat negara yang berkampanye sebelum pendaftaran dimulai tidak melanggar UU Pemilu. Namun tindakan itu bentuk pelanggaran etika.

Saleh menyebut respons cepat ini sangat diperlukan untuk menghindari perdebatan dan polemik berkepanjangan.

Bawaslu berkesimpulan saat ini belum terdapat peserta Pemilu 2024, karena itu tindakan Zulhas tidak dikualifikasikan sebagai bentuk kampanye.

Yandri meyakini apa yang dilakukan Ketum PAN Zulhas tidak melanggar UU Pemilu karena baru akan berlaku saat masa kampanye dimulai.

Masa penyelesaian sengketa pemilu 6 hari akan memberatkan Bawaslu.

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.

Bawaslu menyebut personelnya di daerah hanya berstatus honorer. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB guna pengangkatan menjadi PPPK.

Bawaslu mengingatkan bahwa ASN harus netral di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Mereka hanya boleh bersikap tidak netral ketika di bilik suara.

Peraturan KPU (PKPU) soal jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di masa reses, 12-14 Mei 2022.

DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP tegas menyatakan kesepakatan untuk tak menunda Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Jokowi ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai tahapan yang ditentukan, apalagi tahapan pertama dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.