Indeks Batu Bara

Dalam peristiwa ini, dilaporkan tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah, sehingga keselamatan warga terabaikan Salira, Provinsi Banteng, terabaikan.

Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan ketentuan baru soal keringanan pembebasan bea masuk serta PPN impor atas impor barang batu bara.

Indonesia masih belum maksimal menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin.

Inalum mengkhawatirkan pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi tersendat, karena pasokan bahan baku yang saat ini diproduksi dalam negeri lebih banyak diekspor.

PT Inalum meminta insentif fiskal untuk penjualan batu bara dalam negeri kepada pemerintah untuk memperkuat hilirisasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk.

Peneliti perpajakan dari Indef, Mohammad Reza mengatakan bila dugaan Global Witness terbukti, berarti ada pelanggaran transfer pricing yang tak berhasil dideteksi Ditjen Pajak.

Kementerian ESDM membatalkan perpanjangan kontrak PT Tanito Harum setelah KPK berkirim surat ke Presiden Jokowi. 

Sejumlah faktor penyebab polusi udara buruk di ibu kota, salah satunya akibat pembakaran batu bara di sekitar Jakarta.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan persoalan lubang tambang ini menjadi tanggung jawab daerah dan kementerian telah berkoordinasi dengan pemda.

Namun, kata Jonan, pemerintah tidak bisa menghentikan proses pembangunan PLTU yang sudah terlanjur dikerjakan.

Presiden Direktur PT Adaro Energy, Garibaldi Thohir akrab disapa Boy Thorir meminta agar pemerintah memperjelas aturan bagi pengusaha.

Boy merespons sikap Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta penambahan ketentuan hak prioritas bagi BUMN untuk mendapatkan wilayah tambang.

Menurut Boy Thohir, Indonesia masih memerlukan kehadiran pembangkit listrik berbasis batu bara atau PLTU lantaran memiliki kebutuhan energi dalam negeri yang cukup besar.

Boy Thohir mengklaim bisnis tambang dan energi milik Adaro tidak berdampak buruk ke lingkungan. 

AEER mengkritik langkah pemerintah yang menawarkan PLTU untuk didanai Cina sebab Indonesia sudah harus bergerak menuju pengembangan energi baru terbarukan.

Keberadaan PLTU dinilai menguntungkan pengusaha batu bara, sehingga menciptakan oligarki bisnis.

Adhityani mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman pembatalan proyek berbasis batu bara (PLTU) seperti di wilayah Jababeka, Jawa Barat dan Pulau Kalimantan.

Teguh meragukan masalah ini akan dibenahi oleh presiden terpilih karena sebagian besar pendukungnya memiliki bisnis kelapa sawit.

Global Witness melaporkan transaksi mencurigakan Luhut Pandjaitan dan Sandiaga Uno di sektor batu bara. Keduanya disebut mendapat keuntungan tertentu.