Indeks Bansos

Siapa saja yang berhak menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2023? Ini penjelasan lengkap mengenai cara cek penerima dan syaratnya.

Informasi mengenai jadwal pencairan BSU Ketenagakerjaan atau BPJS TK pada tahun 2023. Ini penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Anies Baswedan sebut masalah kemiskinan harusnya diatasi dengan penciptaan pasar dan lapangan pekerjaan, bukan dengan bansos.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut bahwa Prabowo akan menghapus program bansos.

Arief Prasetyo Adi membantah isu bahwa perpanjangan bantuan pangan beras bermuatan politis.

Bhima Yudhistira menyebut bantuan sosial dari pemerintah sering kali masih menemui mekanisme yang sulit.

Berdasarkan info dari pemerintah jadwal pencairan BLT El Nino akan berlangsung mulai November hingga Desember 2023.

Kemenkeu telah menambah anggaran sebesar Rp2,67 triliun guna memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras hingga Desember 2023.

Budi Waryanto mengatakan, pihaknya berupaya menstabilkan harga beras di pasaran melalui penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Badan Pangan Nasional catat realisasi penyerapan beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 701.000 ton per 5 Juli 2023.

Stafsus Mensos RI, Don Rozano Sigit Prakoeswa mengatakan kemiskinan ekstrem dapat diselesaikan dengan program Program Penyelamat Ekonomi Nusantara (PENA).

Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kemensos meminta kepada Menkeu agar menunjukkan secara jelas siapa pejabat yang menjadi pelaku politisasi bansos tersebut.

Kemensos menemukan sebanyak 5.517.871 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan tidak layak menerima bansos oleh pemerintah daerah.

Ekonom nilai Indonesia sulit mencapai kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024. Hal itu karena masyarakat masih ketergantungan bantuan sosial (bansos).

Bulog mulai mendistribusikan bantuan pangan beras tahap ke-2 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi.