Indeks Bank Perkreditan Rakyat

OJK mencatat, sejak awal Januari sampai 14 September 2024 sudah ada 15 BPR tutup.

Menurut Dian Ediana Rae, arah pengembangan BPR merujuk pada hasil analisis dan evaluasi yang menghasilkan akuisisi, merger, atau tindakan pencabutan izin.

OJK mengharapkan, ke depan BPR yang beroperasi adalah BPR yang sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsinya termasuk perlindungan nasabah.

OJK akan memperkuat BPR dari segi permodalan, sumber daya manusia, hingga penggunaan informasi teknologi (IT), lewat dikeluarkannya sejumlah aturan.

Sebanyak 22 bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang
mendapatkan LPS Awards 2023 berdasarkan lima kategori.

LPS berkomitmen memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi Perumda BPR KRI.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/2022 tentang BPR dan BPRS. Aturan itu untuk menjaga mendorong BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi.

OJK memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2021 akan berada di kisaran 6-7 persen.

Penambahan modal inti perbankan dengan batas waktu singkat dirasa sulit terpenuhi.

LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 basis poin (bps).

BPR menyediakan layanan pinjaman modal untuk pelaku UMKM dengan persyaratan ringan. 

BPR tidak diperbolehkan melaksanakan usaha asuransi dan menerima simpanan berbentuk giro.

Perlu adanya kewaspadaan bagi BPR apabila melihat tren layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang menjamur belakangan ini.

OJK pun mendorong agar BPR mampu melakukan transformasi, khususnya dengan mengadaptasi kemajuan teknologi yang ada.