Indeks Bandara Kulon Progo

Media massa menerbitkan pengumuman rencana studi Amdal pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport Kulonprogo oleh Angkasa Pura I, pada Senin, (31/11/2016). Meskipun demikian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan proses studi Amdal yang baru akan dikerjakan itu tidak dapat dinilai sah secara hukum.

Soal patok mematok tanah yang melibatkan keraton, ini sebenarnya bukan hal baru di Yogyakarta. Jangan dilupakan, musabab perlawanan Diponegoro yang memicu Perang Jawa (1825-1830) tak lain karena patok mematok tanah.

Proses ganti rugi tanah warga untuk Bandara Internasional Kulonprogo hingga saat ini masih menyisakan banyak masalah. Mereka yang semula setuju akhirnya menarik diri karena simpang siur ketentuan. Padahal, banyak warga yang mengaku sudah bisa memahami perlunya pembangunan bandara.

Sejumlah warga masih menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Upaya sosialisasi dan pendekatan kepada warga belum membuahkan hasil signifikan. Para warga ini bersikeras tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya meski mengaku mendapatkan intimidasi.

Wahana Tri Tunggal (WTT) merupakan organisasi bentukan warga yang menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Mereka menolak dengan tiga alasan utama ekonomi, sejarah, dan sosial.

Presiden Jokowi berharap pembangunan bandara itu bisa dipercepat.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pengadaan lahan untuk bandara Kulon Progo akan dilakukan sesuai kebutuhan karena berdekatan dengan bandara lain.

Puluhan warga terdampak bandar udara (bandara) di Desa Palihan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut jaminan pekerjaan dan dibebaskan dari pajak penjualan tanah sebelum tim apprasial datang menilai aset mereka.