Indeks Bambang Soesatyo

Rapat Paripurna DPR dihadiri kurang dari setengah anggota dewan.

Bamsoet menyebut pengurus DPP Partai Golkar saat ini sedang ketakutan karena kelompok pendukung dirinya terus mendesak rapat pleno.

Ketum AMPG Ilham Permana mengecam tindakan menggembok gerbang kantor DPP Golkar yang dilakukan AMPG kubu Bamsoet.

AMPG Pro-Bamsoet menggembok pintu gerbang DPP Partai Golkar, Minggu (25/08/19) dini hari karena kecewa tak diizinkan masuk.

Ada kemungkinan Jokowi mempertimbangkan situasi internal partai sebelum menunjuk menteri. Dengan demikian, konflik ditubuh Golkar ini bisa membuat posisi tawar mereka mengecil.

Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga merupakan yang terburuk di Golkar karena banyak aturan partai tidak dilaksanakan.  

Bamsoet mempersoalkan kinerja pengurus DPP Golkar karena hingga kini belum menentukan jadwal musyawarah nasional (Munas).

Bamsoet mengatakan, beberapa RUU yang segera diselesaikan antara lain RUU tentang Koperasi dan Sumber Daya Air. 

Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR meski ia menyadari ide itu akan ditentang dunia internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi.

Darul Siska tak mau kehadiran JK diartikan sebagai bentuk dukungan ke Airlangga maju di bursa ketua umum Golkar.

Pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Sebab sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima JKN.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kemensos agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di program JKN.

Bamsoet mendorong Kemenkes untuk memastikan setiap Rumah Sakit memenuhi indikator dan persyaratan kelas yang telah ditetapkan. Mengingat, masih ada rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasiennya tidak sesuai dengan kelas Rumah Sakit.

Komisi III DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil amnesti Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril.

Bamsoet juga mendorong Kemendikbud bersama Pemda untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibagikan secara merata dan tepat sasaran.

Dito Ganinduto menilai Airlangga Hartarto berhasil memimpin Golkar meskipun perolehan suara partainya di Pemilu 2019 menurun. 

Bamsoet mendukung rencana Presiden Jokowi membubarkan lembaga-lembaga yang bermasalah dan tidak bermanfaat.

Pernyataan Bamsoet soal kekurangan dana saksi Golkar di Pemilu 2019 dikritik oleh kader partainya. Bamsoet dinilai sedang mencari simpati dari pengurus Golkar di daerah.

Indra Bambang Utoyo ikut bursa caketum Golkar karena menilai partai mulai terpuruk akibat kepemimpinan yang bermasalah.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan Munas Partai Golkar dilakukan setelah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet baru Jokowi-Ma'ruf agar partainya tidak dituding mengincar kursi.