Indeks Bambang Soesatyo

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan RKUHP diambil setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/9/2019) siang.

Ketua DPR tidak memungkiri ada kelemahan dalam RKUHP. Ia mengatakan, kelemahan RKUHP bisa diselesaikan lewat uji materi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo belum menerima surat dari presiden terkait revisi UU KPK

Golkar kubu Bamsoet lebih memilih rapat pleno ketimbang rapat koorbid. Dalam rapat pleno bisa ada keputusan strategis dibuat. 

DPP Golkar merespons desakan Bambang Soesatyo untuk rapat pleno partai. Rencananya rapat ini digelar usai penetapan anggota legislatif DPR RI terpilih.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut DPR sudah turun tangan selesaikan masalah Papua. Ia pun mendengar Presiden Jokowi segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

Rapat Paripurna DPR dihadiri kurang dari setengah anggota dewan.

Bamsoet menyebut pengurus DPP Partai Golkar saat ini sedang ketakutan karena kelompok pendukung dirinya terus mendesak rapat pleno.

Ketum AMPG Ilham Permana mengecam tindakan menggembok gerbang kantor DPP Golkar yang dilakukan AMPG kubu Bamsoet.

AMPG Pro-Bamsoet menggembok pintu gerbang DPP Partai Golkar, Minggu (25/08/19) dini hari karena kecewa tak diizinkan masuk.

Ada kemungkinan Jokowi mempertimbangkan situasi internal partai sebelum menunjuk menteri. Dengan demikian, konflik ditubuh Golkar ini bisa membuat posisi tawar mereka mengecil.

Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga merupakan yang terburuk di Golkar karena banyak aturan partai tidak dilaksanakan.  

Bamsoet mempersoalkan kinerja pengurus DPP Golkar karena hingga kini belum menentukan jadwal musyawarah nasional (Munas).

Bamsoet mengatakan, beberapa RUU yang segera diselesaikan antara lain RUU tentang Koperasi dan Sumber Daya Air. 

Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR meski ia menyadari ide itu akan ditentang dunia internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi.

Darul Siska tak mau kehadiran JK diartikan sebagai bentuk dukungan ke Airlangga maju di bursa ketua umum Golkar.

Pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Sebab sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima JKN.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kemensos agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di program JKN.

Bamsoet juga mendorong Kemendikbud bersama Pemda untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibagikan secara merata dan tepat sasaran.

Bamsoet mendorong Kemenkes untuk memastikan setiap Rumah Sakit memenuhi indikator dan persyaratan kelas yang telah ditetapkan. Mengingat, masih ada rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasiennya tidak sesuai dengan kelas Rumah Sakit.