Indeks Bambang Soesatyo

Sepuluh pimpinan MPR berbagi tugas, mulai dari penyerapan aspirasi hingga akuntabilitas. 

Prabowo kecewa partai Gerindra tak jadi Ketua MPR, kata Ahmad Muzani.

Bagaimana peta pertarungan perebutan ketua umum Golkar usai Bamsoet menyatakan tak akan bersaing dengan Airlangga Hartanto?

Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR ke-15 dalam sejarah pemerintahan RI.

Bambang Soesatyo terpilih menjadi Ketua MPR periode 2019-2024 secara aklamasi.

Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR 2019-2024 secara aklamasi. Partai Golkar menyokong Bamsoet di bursa pemilihan ketua MPR setelah ia meredakan polemik dengan kubu Airlangga.

Partai Gerindra ngotot mencalonkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR meski mayoritas Fraksi DPR dan DPD mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Dukungan DPD RI kepada Bambang Soesatyo akan membuat mulus pencalonan politikus Golkar itu sebagai ketua MPR RI 2019-2024.

PKS mendukung politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR. DPD justru ajukan 5 syarat apabila kandidat Ketua MPR ingin dapat dukungan DPD.

PAN akan melobi fraksi-fraksi terlebih dahulu sebelum menyatakan dukungan terhadap calon Ketua MPR.

Selain PKB, Bamsoet juga didukung Golkar, Nasdem, PPP, dan PDIP untuk jadi Ketua MPR.

Golkar melobi sejumlah partai agar Bambang Soesatyo jadi Ketua MPR RI.

Bamsoet tidak hanya didukung Golkar sebagai Ketua DPR, tapi juga PPP.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR periode 2014-2019 menghasilkan 91 undang-undang, 12 disahkan dalam waktu 32 hari kerja.

DPR periode 2014-2019 sepakat 5 RUU, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan dibahas di DPR periode 2019-2024.

Partai Golkar akan mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR. Niatan tersebut direspon positif oleh Partai Nasdem, tapi PPP dan PKB ingin kadernya menjadi Ketua MPR.

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan RKUHP diambil setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/9/2019) siang.

Ketua DPR tidak memungkiri ada kelemahan dalam RKUHP. Ia mengatakan, kelemahan RKUHP bisa diselesaikan lewat uji materi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo belum menerima surat dari presiden terkait revisi UU KPK

Golkar kubu Bamsoet lebih memilih rapat pleno ketimbang rapat koorbid. Dalam rapat pleno bisa ada keputusan strategis dibuat.