Indeks Asuransi Jiwasraya

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan sejumlah mantan anggota direksi PT Jiwasraya akan dicekal dalam rangka perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Nasabah Jiwasraya datangi Kementerian BUMN untuk minta kepastian pembayaran polis.

Jiwasraya tak dapat membayar klaim nasabah yang jatuh tempo pada akhir 2019 senilai Rp12,4 triliun.

Komisi VI DPR RI merekomendasikan pencekalan mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sri Mulyani menyatakan kasus gagal bayar Jiwasraya mesti ditangani oleh aparat penegak hukum.

PT Bank KEB Hana Indonesia menyatakan akan membantu dengan menjadi perantara nasabah pemegang polis Jiwasraya.

Nasabah asing korban asuransi Jiwasraya menceritakan sejumlah permasalahannya di hadapan anggota Komisi VI DPR. Nasabah menuntut uang mereka di Jiwasraya untuk segera dikembalikan.

Kementerian BUMN pun meminta Kejaksaan untuk memeriksa investasi Jiwasraya di "saham gorengan" yang merugikan itu.

Manajemen Jiwasraya telah merancang lima skenario agar selamat dari kasus gagal bayar.

Kemenkeu akan mengupayakan penyelamatan Jiwasraya tidak menggunakan dana dari APBN.

Kejaksaan Agung tengah menelaah kasus gagal bayar polis dan kerugian yang mebelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan mencari dugaan tindak pidana.

Komisi XI DPR belum bisa memastikan kapan Panja dibentuk.

Kementerian BUMN akan meminta bantuan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah gagal bayar polis Jiwasraya.

Ada 4 alternatif penyehatan Jiwasraya yang coba diupayakan manajemen baru Jiwasraya. Seluruhnya membutuhkan dana hingga Rp32,89 triliun dan diharapkan akan mampu menambah ekuitas perseroan menjadi positif dan memenuhi ketentuan RBC Jiwasraya menjadi 120 persen sesuai ketentuan.

Hingga kini, total utang klaim Jiwasraya mencapai Rp16,13 triliun namun belum ada kejelasan kapan dana tersebut dibayarkan kepada nasabah