Indeks Ancaman Siber

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk empat satuan tugas untuk mengamankan data dari ancaman siber.

BRI memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk monitor berbagai ancaman siber.

Jokowi menyerahkan upaya pembentukan angkatan siber TNI kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, karena masa jabatan kurang dari 40 hari.

Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, mengatakan, perang saat ini tidak lagi mengedepankan alutsista, tetapi sudah masuk perang siber.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengatakan, pembentukan angkatan siber tidak hanya perintah Presiden Jokowi, tetapi juga Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

Studi mencatat Indonesia menjadi negara di Asia dengan tingkat kerugian finansial tertinggi akibat serangan siber.

Akun terduga pengancam Anies telah dihapus, tetapi Yusuf mengaku tim Siber Polda Kaltim memiliki teknologi lain untuk menemukan si pemilik akun.

OJK mencatat berdasarkan data Institut Auditor Internal (IIA) kerugian akibat kejahatan siber di seluruh dunia pada 2023 mencapai 8 triliun dolar AS.

Pratama melihat perkembangan serangan siber saat ini semakin canggih dan sudah banyak perubahan variasi malware yang beredar.

Indonesia saat ini punya unit siber di sejumlah instansi seperti Polri, BSSN hingga Kominfo. Namun, mereka memiliki fokus yang berbeda-beda.

Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan LPS telah menginvestasikan Rp200 miliar untuk memperkuat keamanan siber.

Google dan Kemenkominfo beri pelatihan soal privasi ke 30 pengembang lokal.

Field Chief Security Officer Asia Pasifik, Palo Alto Networks Kevin O’Leary dan Director of Systems Engineering Indonesia Palo Alto Networks Yudi Arijanto pada diskusi tentang kilas balik keamanan siber 2019 dan prediksi keamanan siber 2020 di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Menurut CISSRec pemerintah perlu segera merumuskan UU yang dapat menjawab persoalan serangan siber.

CISSRec menilai pemerintah perlu menanggapi ancaman siber dengan serius dengan membangun infrastruktur teknologi.

Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber.

Hadi menyatakan, contoh nyata ancaman siber itu telah digunakan untuk mendistorsi berbagai isu kesenjangan, salah satunya kasus campak dan gizi buruk di Papua.