Indeks Aksi 22 Mei

Menteri Perdagangan mendorong supaya jangan sampai ada kerusuhan lagi agar suasana aman dan nyaman sehingga konsumsi belanja bisa meningkat.

Polisi mengungkapkan kelompok yang menunggangi aksi massa pada 21-22 Mei 2019 memiliki senjata api dan berencana membunuh sejumlah tokoh.

Kuasa Hukum Permadi menyatakan kliennya batal diperiksa karena penyidik tidak hadir.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan terhadap dalang kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019. Koalisi juga meminta kinerja Polri dalam pengamanan aksi itu dievaluasi.

YLBHI mendesak para elite politik bertanggung jawab atas jatuhnya korban dan kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019.

AJI menilai kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019 terjadi karena aparat kepolisian tidak ingin tindakannya diketahui publik.

Amnesty International Indonesia menyatakan anggota Polri seharusnya mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindakan mereka saat menindak massa pada aksi 21-22 Mei 2019.  

Mustofa Nahrawardaya ditangkap di rumahnya pada Minggu dini hari karena diduga menyebarkan hoaks dan SARA melalui cuitan di Twitter.

Konsentrasi massa pendemo Bawaslu terpecah berbagai arah setelah polisi berusaha membubarkan aksi tersebut.

Meski Pasar Jaya Tanah Abang sudah beroperasi normal, tapi sejumlah pedagang mengklaim jumlah pembeli belum seperti biasanya.

Pembatasan media sosial saat aksi 22 Mei dinilai hanya rugikan masyarakat karena para pendemo justru menggunakan sarana lain untuk menyebarkan informasi.

Polisi menduga aksi 22 Mei ditunggangi kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.

Kemenkominfo mengimbau agar para penyebar hoaks menghentikan penyebaran berita bohong di media sosial. 

Dedi menyampaikan kesebelas tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dan 214 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Warganet mulai ramai memakai aplikasi VPN usai pemerintah membatasi akses ke media sosial menyusul adanya kericuhan dalam aksi 21-22 Mei.

PT Arsari Pratama lepas tangan atas kasus ambulans berlogo Partai Gerindra dipakai di luar kepentingan medis.

Polri menyatakan, video viral yang beredar di masyarakat tentang seorang remaja tewas dianiaya oleh aparat kepolisian saat aksi 22 Mei adalah tidak benar, karena korban hingga saat ini masih hidup.

Pembuatan KPT dan KK jadi melambat karena pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah terkait aksi 22 Mei 2019.