Indeks Abu Bakar Baasyir

Tim Pengacara Muslim (TPM) mengaku sudah berdiskusi dengan Abu Bakar Ba'asyir tentang dugaan politisasi di balik pembebasan narapidana terorisme berusia 81 tahun tersebut. 

Tim Pengacara Muslim menargetkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir paling lambat pembebasan itu dilakukan pekan ini.

Ba’asyir sempat bercerita tentang banyaknya narapidana terorisme yang meminta opini atau pendapat Ba’asyir. Ia juga diminta pihak lain untuk memberi rujukan soal upaya deradikalisasi.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendesak agar Ba’asyir menjalani hukuman seperti yang telah disampaikan oleh sistem peradilan Indonesia.

Abu Bakar Ba’asyir juga menolak membubuhkan tanda tangan terhadap poin “setia pada Pancasila.”

Hukuman Ba'asyir bisa dikesampingkan bila memang gunakan alasan kemanusiaan. Tapi, dia harus diperiksa tim kesehatan independen terlebih dulu.

ICJR menyatakan narapidana lanjut usia (napi lansia) sudah seharusnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah karena berbeda dari klasifikasi napi lainnya.

Pemerintah beralasan pembebasan Ba'asyir demi alasan kemanusiaan. Aktivis menilai Jokowi mestinya menggunakan alasan yang sama untuk membebaskan 51 terpidana mati.

Robert divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus, dan sudah menjalani masa hukuman selama 10 tahun.

ICJR menilai pertimbangan kemanusiaan yang dipakai Jokowi di pembebasan Abu Bakar Baasyir juga bisa digunakan dalam pembatalan hukuman mati bagi napi yang tak kunjung dieksekusi. 

“Saya banyak ditelepon oleh media asing soal rencana itu, mereka bertanya dan menyalahkan saya,” kata Yusril.

“Jangan sampai ada yang bertamu bukan minta nasihat tapi sebetulnya punya program yang menjebak Ba'asyir, tamu harus kita seleksi,” ujar Michdan.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Ba'asyir tetap dibebaskan meski tak mau teken ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

LBH Masyarakat mendesak pemerintah agar mengkaji status terpidana lainnya, termasuk terpidana mati, yang sudah berusia tua dan mungkin sakit-sakitan, agar dapat juga segera dibebaskan.

"Publik pasti bisa menilai, pasti ada kaitan dengan politik. Pasti publik paham, kami tak perlu menjelaskan lagi," kata Dahnil.

Abu Bakar Ba'asyir ditahan sejak 2011 terkait kasus terorisme. Ia juga pernah dipenjara di era Soeharto karena tak menghormati bendera.

"Sebesar apa pun kesalahan dia, mari kita maafkan kekhilafan-kekhilafan atau kesalahan-kesalahannya," kata Lukman.

"Ustadz Abu katakan "saya tidak mau teken lebih baik saya tetap saja dalam penjara sampai berakhir". Inilah materi masalahnya," kata Yusril.

Tim Pengacara Muslim (TPM) menyatakan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir oleh Jokowi tidak bermuatan politis, rencana pembebasan adalah hal biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf membantah tudingan sebagian publik yang menyebutkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai pencitraan jelang Pilpres 2019.