Indeks

Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum karena Keppres pemindahan ibu kota belum juga dikeluarkan oleh Prabowo.

Rapat tersebut menyepakati penambahan 4 pasal dalam Revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum terhadap calon kepala daerah di Jakarta yang saat ini bertarung. 

Menurut Taufiqurrahman, penunjukkan wali kota oleh gubernur tidak lagi relevan setelah UU DKJ secara hukum mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Pendistribusian KTP DKJ akan dilakukan setelah penandatanganan Keppres soal Daerah Khusus Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta harus mengubah sekitar 8,3 juta KTP DKI menjadi KTP DKJ.

Kinerja Dewan Kawasan aglomerasi akan memberi nilai positif selama tidak ada ribut tumpang tindih dengan pemerintah daerah.

Jumlah KTP yang bakal disesuaikan mencapai 8,3 juta KTP. Jumlah ini bisa jadi berkurang atau bertambah sebab bakal ada warga yang keluar atau masuk Jakarta.

Meski tak lagi berstatus sebagai DKI, tapi Jakarta tetap magnet ekonomi dan politik. Maka itu, Pilgub Jakarta 2024 masih akan menyajikan persaingan sengit.

Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, DKJ akan diterapkan dahulu sesuai amanah undang-undang. Nanti bila ada evaluasi, baru peluang revisi itu muncul. 

Pemprov DKI harus menyiapkan petugas tambahan guna mempercepat proses cetak ulang hingga pendistribusian KTP elektronik kepada seluruh warga Jakarta.

Status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) saat Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Nusantara.